Opini

Mari Menjadi Polisi

SEJATINYA tugas utama Polri adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum

Mari Menjadi Polisi
Pos Kupang/Egy Moa
DONOR DARAH - Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres) Manggarai, Kompol Gede Arya Bawa, S.Sos, M.H, mendonorkan darahnya dalam aksi sosial memperingati HUT Bhayangkara ke-70 di Aula Mapolres Manggarai Pulau Flores, Senin (27/6/2016). 

Oleh: Pankratius B. S. Balun
S2 Ketahanan Nasional-Konsentrasi Perdamaian dan Resolusi Konflik -UGM Yogyakarta

SEJATINYA tugas utama Polri adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Dalam pengejewantahan fungsi tersebut harus diakui telah cukup maksimal. Kedatipun belum optimal, paling tidak nyata terlihat sudah ada implementasi perilaku anggota yang mencerminkan sikap peng-ayom dan pe-lindung. Kinerja internal dalam tubuh kepolisian juga sudah mulai menampakkan aura positif yang layak diapresiasikan. Pernyataan sekaligus penindakan terhadap anggota yang melanggar kode etik kepolisian dan atau hukum perdata dan pidana, misalnya, kerap terpublikasikan oleh media. Akan tetapi misi dan kehendak baik untuk mewujudkan citra kepolisian yang profesional tetap membutuhkan terobosan-terobosan yang terukur.

Untuk karakteristik masyarakat yang beragam seperti Indonesia, secara ideal, 80% anggota kepolisian harus berada dan bertugas di wilayah sebuah Polres dan atau Polsek. Hal ini wajar karena polisi adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Kepolisian resor maupun kepolisian sektor memiliki dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Artinya polisi hadir, ada dan bersama dengan masyarakat. Jika benar demikian, maka "kebijakan" dalam urusan administrasi umum yang tidak lagi ditangani oleh anggota Polri aktif, melainkan tenaga non organik/PNS yang ada dapat menjadi sebuah pertimbangan. Yang menarik untuk dicermati adalah bahwa dengan ratio ideal 1 polisi berbanding 400 individu masyarakat sebagaimana telah digariskan dalam kebijakan pemerintah akan sukar terpenuhi jika mengacu pada realita kecepatan pertambahan jumlah penduduk dibandingkan dengan laju penambahan personel kepolisian dengan konsekuensi pembiayaan yang mengikutinya. Pada kondisi yang demikian masyarakat harus tetap diposisikan sebagai mitra sejajar dalam pengembanan tugas ke-polisi-an. Upaya pemolisian masyarakat yang selama ini menjadi langkah utama membangun kemitraan dengan masyarakat harus dipahami dengan niat dan kebaranian bertindak. Keberanian ini lebih tepat jika diterjemahkan sebagai sebuah upaya mengubah hal-hal yang telajur normatif, baik di tengah masyarakat maupun di dalam institusi kepolisian sendiri; terlebih jika ada muatan-muatan kepentingan yang kental. Hal positif yang menurut penulis dapat menjadi perhatian yang lebih serius ke depan adalah bagaimana menggandeng masyarakat untuk menjadi polisi bagi dirinya sendiri.

Kita Adalah Polisi
Hal menarik lainnya sebagai keberlanjutan dari bentuk kemitraan tersebut adalah bersama menumbuhkembangkan niat baik dalam diri masyarakat secara utuh untuk menjadi polisi atas diri sendiri. Dengan asumsi dasar bahwa kebutuhan akan rasa aman dan nyaman adalah hal hakiki, maka setiap individu dalam masyarakat harus dan wajib mampu bertindak sebagai pengaman dan pelindung bagi diri dan lingkungan di sekitarnya.

Kendati demikian kewajiban ini harus pula "dikawal" dalam koridor kepentingan maupun tujuan yang dibenarkan; artinya pada momentum yang sama kemitraan tersebut dapat diterima secara umum. Peran polisi dalam fase pengawalan ini justru lebih menantang dan berisiko. Pada posisi yang demikian setiap personel polisi dituntut untuk memiliki kepekaan dalam membaca setiap fenomena yang muncul di tengah masyarakat. Kepekaan dimaksud lebih dimaksudkan bagaimana mengambil langkah tindak untuk membatasi upaya pemolisian diri masyarakat yang acapkali kebablasan. Sebut saja kasus anarkhisme dari kelompok/forum bentukan masyarakat, yang cenderung bertindak dengan dalih atas dan untuk kepentingan masyarakat mayoritas. Selain lemahnya kontrol sosial dari pemangku kepentingan, hal lainnya adalah posisi tawar polisi yang dilematis dalam merespons sebuah kejadian -yang cenderung bergerak selalu atas tuntunan regulasi. Jika sudah diperhadapkan dengan situasi seperti ini, maka profesionalitas dan kemapanan berpikir polisi menjadi kunci utama; yang mana posisi masyarakat harus dapat dijadikan obyek dan sekaligus subyek penegakan hukum.

Semua harapan dan niat dalam upaya pencapaian tujuan ini akan lebih mudah terwujud bila ada kesadaran perilaku anggota polisi untuk "mengurangi" keinginan mendiamkan diri dan cenderung terpaku ketika diperhadapkan dengan kasus-kasus pelanggaran hukum di tengah masyarakat. Adalah lebih bijak jika melakukan "blusukaan terbuka" ke tengah wilayah yang menjadi cakupan tugasnya. Dengan demikian secara linier masyarakat juga disadarkan untuk mengubah konstruksi berpikir; dimana bukan karena kehadiran polisi aspek ketenteraman dan ketertiban masyarakat terwujud, akan tetapi masyarakat harus membangun sendiri sebuah kondisi kehidupan bersama yang aman, tenteram dan damai.

Inner Peace
Yang menjadi persoalannya adalah ketika ada upaya penegakan hukum, kita sebagai masyarakat terkadang tidak mampu mewujudkan sikap yang benar. Ketidaktahuan dan ketidakmampuan mengelola kasus pelanggaran hukum justru menggiring masyarakat kepada sebuah bentuk pelanggaran hukum baru. Kita cenderung terkungkung dalam kodrat kita sebagai manusia yang emosional, merasa puas apabila sudah mewujudkan keinginan kita atas orang lain yang melakukan pelanggara hukum. Penderitaan atau tekanan yang kita terima harus pula dirasakan oleh orang yang memberi (pelaku). Padahal sejatinya seorang manusia sudah ditakdirkan untuk menciptakan dan sekaligus hidup dalam sebuah kondisi yang damai; karena setiap manusia memiliki inner peace.

Dalam spectra perdamaian (specta of greater or lesser peace) yang dikemukakan oleh Charles Webel sebagai salah satu penggiat perdamaian, dilukiskan bahwa inner peace sebagai suatu bentuk sumber perdamaian yang mengacu pada tipografis; sebagai sebuah dorongan dari dalam hati baik muncul secara sadar ataupun bawah sadar terkait kebutuhan, keinginan dan persepsi kehidupan mental juga emosional dari makhluk berperasaan untuk menciptakan perdamaian.

Jika demikian adanya, maka tidak bisa disangkal upaya mempolisikan diri dalam koridor hukum oleh setiap individu dalam kelompok masyarakat adalah sebuah peluang. Hal kodrati ini jika dilakoni dengan baik dalam sebuah kemitraan tentunya akan membawa warna baru dalam upaya perwujudan ketrantibmas yang ideal. Pada kondisi yang demikian kehadiran polisi hanyalah sebagai "penjaga, pengayom dan pelindung" dalam sebuah situasi yang diciptakan masyarakat sendiri. Mimpi besarnya adalah peminimalisiran bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam masyarakat semakin efektif. Setidaknya dalam momentum seperti ini langkah awal dukungan masyarakat untuk sebuah kehendak baik membangun citra positif kemitraan polisi-masyarakat harus disambut dengan optimisme, karena sesungguhnya prioritas mulia polisi adalah lindung dan ayom bukan penegakan hukum. Dirgahayu POLRI.*

Editor: Agustinus Sape
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved