Anggota DPD RI IA Medah Nyatakan Maju Gubernur NTT
Politisi senior NTT yang kini menjabat Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi NTT, itu bertekad maju menggantikan Frans Lebu Raya untuk mengatasi berbagai
lihat foto
POS KUPANG.COM, SoE -Senator/Anggota DPD RI asal Provinsi NTT, Drs. Ibrahim Agustinus Medah menyatakan kesiapannya maju bertarung dalam pemilihan Gubernur NTT tahun 2018 mendatang.
Politisi senior NTT yang kini menjabat Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi NTT, itu bertekad maju menggantikan Frans Lebu Raya untuk mengatasi berbagai persoalan dasar masyarakat NTT, terutama ketesediaan air yang memadai untuk kebutuhan manusia, ternak dan pertanian.
Dalam press release yang dikirim staf ahli, Lorens Leba Tukan dan diterima Pos Kupang, Selasa (28/6/2016), Medah menyatakan kesediaanya untuk maju kembali bertarung dalam Pemilihan Gubernur NTT ketika membawakan materi dalam seminar Perayaan Ulang Tahun Persekutuan Doa Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) di Gereja Efata Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Rabu (15/6/2016).
Medah mengatakan, persoalan mendasar di NTT adalah air. "Hari ini kita di Kabupaten TTS maka mari kita bicara soal ternak dan pertanian. Jika bicara dua aspek ini maka salah satu kunci utamanya adalah air. Kita sering bilang hujan kurang, nah jika demikian maka kita sedang salahkan Tuhan, dan itu tidak boleh. Bagaimana cara mengatasinya, itu tanggung jawab pemerintah, " kata Medah.
Dikataknnya, dari gubernur ke gubernur dan dari bupati ke bupati, persoalan air belum bisa teratasi. "Saya mau berterus terang menyampaikan bahwa saya mau maju menjadi gubernur NTT untuk mengatasi masalah-masalah mendasar masyarakat yang salah satunya adalah air," kata Medah di hadapan sekitar 600 orang peserta seminar yang merupakan Ketua Majelis Klasis, serta Tim Persekutuan Doa Sinode GMIT.
Medah menjelaskan, selama ini pemerintah provinsi dan kabupaten kota di NTT hanya "tadah" tangan kepada pemerintah pusat untuk meminta proyek air.
"Kalau saya gubernurnya, saya katakan pemerintah pusat boleh membantu tetapi tiap pemerintah daerah, termasuk provinsi wajib hukumnya memuat dalam APBDnya 5 persen untuk air.
Dan, jika demikian maka saya sudah hitung ada sekitar Rp 1 triliun per tahun khusus untuk air. Memang dana itu bukan dipegang oleh gubernur tetapi ada di masing-masing kabupaten dan kota. Dan, jika ada Rp 1 triliun setiap tahun untuk air, maka kita pasti akan berbuat banyak mulai embung-embung, cekdam, sumur bor, dan irigasi. Masalah air di NTT harus segera dipecahkan. Kalau kita tetap tinggal dan santai seperti sekarang ini, maka kita akan tetap mempersalahkan Tuhan karena air, dan itu tidak boleh," jelasnya.(gem)
