Lawan Korupsi, Masyarakat Harus Gaduh

POS KUPANG.COM, JAKARTA - Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo mengatakan, gerakan anti korupsi bertujuan membuat masyarakat gaduh.

Dengan sikap seperti itu, masyarakat tergerak untuk mengawal setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Hal itu disampaikan Adnan sebagai salah satu pembicara dalam acara Konvensi Anti Korupsi 2016 yang digelar oleh Pemuda Muhamadiyah. Acara tersebut dibuka pada Jumat malam (17/6/2016) dan akan berlangsung sampai Minggu (19/6/2016).

"Ini justru yang ditakutkan oleh Presiden Joko Widodo yang ingin pengambilan keputusan jangan sampai ada kegaduhan. Padahal dalam kegaduhan itu masyarakat ikut berperan," kata Adnan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Sabtu (18/6/2017).

Menurut Adnan, daya gaduh masyarakatlah yang dapat membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap bertahan.

Kata dia, masyarakat selalu bereaksi terhadap segala upaya pihak luar yang ingin melemahkan KPK.

"Kalau lihat pemberantasan korupsi sejak dari orde lama, baru, reformasi, hampir lembaga anti korupsi yang dibangun setahun bubar. KPK sampai saat ini masih ada," ucap dia.

Sebagai bagian dari perlawanan anti korupsi, Adnan menyadari perjuangan segelintir kelompok tidak memadai dalam upaya pemberantasan korupsi.

Ia menilai perjuangan segelintir kelompok tidak memiliki energi yang tahan lama.

"Oleh karena itu elemen civil society menjadi penting. Kalau hanya NGO saja itu tidak cukup," tutur dia.