LIPSUS
Albert Porsiana Minta Pemerintah dan Warga NTT Ubah Pola Pikir
Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK menurunkan harga daging sapi di Jakarta dari Rp120.000/kg menjadi Rp80.000/kg harus dilihat sebagai keputusan politis
Penulis: omdsmy_novemy_leo | Editor: omdsmy_novemy_leo
Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Novemy Leo
NEWS ANALYSIS : Albert C Porsiana (Pelaku Usaha)
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menurunkan harga daging sapi di Jakarta dari Rp 120.000/kg menjadi Rp 80.000/kg harus dilihat sebagai suatu keputusan dan kebijakan politis.
Pastinya kebijakan itu telah mempertimbangkan dan menggunakan semua instrumen dan pendekatan yang ada. Kebijakan Jokowi ini menguntungkan masyarakat, terutama yang saat ini menjalankan ibadah puasa.
Di Jakarta misalnya, harga jual daging sapi berkisar Rp 110.000 -Rp 120.000/kg sementara di wilayah NTT berkisar Rp 90.000 hingga Rp 110.000/kg. Jika sekarang kebijakan itu harga jual daging sapi di Jakarta turun menjadi hanya Rp 80.000/kg, maka ada penurunan harga sekitar Rp 30.000 -40.000/kg.
Jelas hal ini akan menguntungkan masyarakat di Jakarta. Namun penurunan harga ini pasti merugikan pedagang, terutama petani di daerah termasuk di NTT yang selama ini memasok ternak sapi hidup ke Jakarta.
Penurunan harga jual daging sapi di Jakarta menjadi hanya Rp 80.000/kg, jelas akan mengganggu harga jual dan beli ternak sapi dari petani kepada pedagang yang ada di NTT.
Pedagang akan menekan harga ternak sapi dari petani di NTT agar memenuhi harga jual daging sapi di Jakarta Rp 80.000/kg.
Padahal, seharusnya harga yang ditetapkan pemerintah adalah harga pasar. Ingat, kata harga adalah kondisi pasar. Contoh saja, jika kondisi pasar harga daging sapi Rp 100.000/kg, maka itulah yang namanya harga pasar. Jika harga pasar Rp 120.000/kg, maka itulah harga pasar. Biarkan pasar yang menentukan keseimbangannya sendiri.
Karena itu saya menilai bahwa kebijakan Jowoki ini belum menguntungkan semua pihak, terutama petani dan pedagang. Agar menguntungkan semua pihak maka kebijakan ini harus diikuti kebijakan lain. Kebijakan itu yakni lakukan impor daging sapi, bisa saja. Kebijakan subsidi juga bisa saja.
Semua kewenangan ada di tangan Jokowi. Namun harus diperhatikan bahwa impor daging sapi pun tidak boleh terlampau besar sehingga tidak 'mematikan' pasaran daging sapi lokal di pasaran.
Sebab, harga dagig sapi impor tentu lebih murah dibandingkan harga daging sapi lokal. Meskipun pasarnya ada sendiri-sendiri, ada yang suka konsumsi daging sapi lokal ada juga yang suka daging sapi impor.
Hal penting lainnya yang harus diperhatikan pemerintah, yakni upaya untuk tetap menggairahkan para petani di NTT untuk terus membudidayakan ternak sapi lokal.
Bagaimana caranya? Semua pihak termasuk pemerintah harus berpikir di luar kotak atau out of the box. Pola pikir lama harus segera ditinggalkan ganti dengan good will dan political will yang baik dari pemerintah. Regulasi diperbaiki, intervensi kepada petani melalui pendidikan dan pelatihan, pemberian modal usaha kepada petani ditingkatkan.
Selain itu, harus mengubah pola pikir peternak sapi ke arah yang labih baik. Misalnya, cara penggemukan dan pembibitan ternak sapi harus mulai diubah dari cara tradisional menjadi cara semi modern atau modern.