Tahun 2015 Ada 1.200 Bayi Meninggal di NTT

POS KUPANG.COM, KUPANG--Koordinator Tim Pembina Audit Maternal Perinatal NTT, dr. Laurens Paulus, S.POG mengungkap data tingginya angka kematian ibu melahirkan di 22 kabupaten/kota di NTT. Dalam kurun waktu Januari - April 2016 saja jumlahnya sudah 54 orang.

"Anehnya, kematian sebegitu banyak bukan dianggap sebagai KLB (Kejadian Luar Biasa). Padahal saya berharap satu kematian itu dianggap KLB. Kasus demam berdarah satu orang meninggal dunia sudah dianggap KLB. Semestinya sudah berpikir jumlah ibu yang meninggal dalam empat bulan terakhir sebanyak 54 orang sudah masuk KLB," jelas Laurens.

Dikatakannya, tahun 2015 lalu jumlah ibu yang meninggal saat melahirkan mencapai 174 orang seluruh NTT sedangkan bayi yang meninggal 1.200 orang lebih. Pemerintah daerah seharusnya melihat kondisi sebagai masalah serius.

"Mungkin melihat satu kematian ibu sebagai hal yang biasa saja. Pernah tidak terbayang, satu orang ibu yang sementara hamil anak ketiga atau keempat, kemudian meninggal saat melakukan persalinan. Ibu itu meninggalkan tiga orang anak. Padahal seorang ibu kandung tidak bisa tergantikan dengan orang lain," katanya.

Menurut Laurens, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sudah menyadari pentingnya bidan bekerja sesuai protap. Proses rekrutmen bidan dilakukan dengan cara menguji ulang. Dari hasil uji ulang hanya 20 persen yang lulus.

"Di NTT sudah banyak sekolah penghasil bidan dan untuk menjadi seorang bidan minimal harus membantu persalinan mandiri sebanyak 50. Pertanyaannya, apakah mungkin para calon bidan saat ini sudah melalui 50 persalinan mandiri?" ujarnya.

Menurut Laurens, menghasilkan bidan yang berkualitas menjadi tanggung jawab pemerintah daerah khususnya dinas kesehatan. Dinas Kesehatan harus melakukan uji kompetensi ulang meski bidan itu sudah memiliki ijazah dari perguruan tinggi.

Pemerintah perlu menata kembali sekolah-sekolah yang menghasilkan bidan yang berkualitas. Saat ini timnya sementara melakukan audit kematian ibu dan anak di 22 kabupaten/kota. Dari audit itu, tim yang terdiri ahli kandungan dan anak mencari akar masalah lalu memberikan rekomendasi kepala daerah selaku pengambil kebijakan. (aly/ser/lipsus)