Fasilitator Desa Perlu Diberikan Pemahaman Tentang Kekerasan Perempuan dan Anak

Laporan Wartawan Pos Kupang, Apolonia Matilde Dhiu

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Ketua Koalisi Perempuan dan Politik Indonesia (KPPI) Propinsi NTT, Ana Waha Kolin, mengatakan, para fasilitator desa yang saat ini disedang direkrut oleh pemerintah perlu juga diberikan materi atau pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena mereka adalah orang yang mengerti dan berada langsung di masyarakat.

An mengatakan, politikal will atau kebijakan politik pemerintah terhadap hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan. Apalagi akhir-akhir ini di media ada juga aknum anggota DPR yang juga melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, tetapi belum ada keberlanjutan hukum yang memberikan efek jera.

"Mungkin ini yang membuat masyarakat berpikir, anggota dewan saja bisa kenapa kita tidak," ujarnya.

Ia berharap forum ini bisa berkolaborasi dengan media untuk membuat aksi yang memberi dampak bagi kasus kekerasan perempuan dan anak di NTT.

Sementara anggota forum lainnya, Ana Djukana, mengatakan, bahasa media dalam pemberitaan tentang kekerasan perempuan dan anak masih sangat fulgar karena masih diambil dari pengalaman laki-laki dan bukan dari pengalaman perempuan yang pada umumnya adalah korban.

Ia mengatakan, saat ini, masyarakat hidup di era yang sangat permisif sehingga sepertinya tidak peduli dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga dianggap menjadi biasa saja.

Belum ada empati terhadap korban sehingga meras biasa -biasa saja. Peran tokoh agam juga belum memberikan ketegasan terhadap umatnya yang ditampilkan dalam kotbah-kotbah dan juga masih menganggap sebagai hal biasa padahal oleh media sudah menjadi tanggap darurat. (*)