NTT Masuk Prioritas Program Indonesia Terang

POS-KUPANG.COM, JAKARTA -Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, pada Kamis (21/4/2016), mencanangkan Program Indonesia Terang (PIT). Program ini sebagai upaya pemerintah menyediakan akses listrik bagi 12.659 desa yang belum memperoleh aliran listrik secara memadai.

Prioritas diberikan bagi 2.519 desa di di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat yang masih benar benar gelap, belum tersentuh aliran listrik. Dan, Kabupaten Belu telah ditetapkan menjadi pusat kegiatan strategis nasional.

"PIT berfokus pada perluasan transmisi listrik ke 10.300 desa dan pembangunan penyediaan listrik bagi 2.519 desa gelapt. Total kapasitas yang perlu terpasang sebesar 350 MW, dengan asumsi konsumsi rata-rata listrik per hari 1,5 kWh per keluarga," kata Sudirman Said.

Sudirman juga merinci bahwa dibutuhkan dana sekitar Rp 100 triliun untuk PIT. Harapannya, 80 persen di antaranya akan dipenuhi oleh investasi korporasi dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan menyangga Rp 20 triliun atau 20 persen dari kebutuhan investasi. Sudirman menjelaskan bahwa untuk 2016, dana sebesar Rp 441 miliar telah dialokasikan untuk pembangunan jaringan listrik berkapasitas 9,4 MW di enam provinsi tersebut.

Menurut Sudirman, PIT juga menjadi platform untuk memacu pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT). Jenis energi tersebut paling cocok untuk mengatasi kesenjangan di wilayah yang jauh dari jaringan listrik nasional.

"Untuk Nusa Tenggara Timur, target PIT meliputi sembilan kategori prioritas, yang terdiri dari empat kawasan perbatasan di kabupaten Timor Tengah Utara, Kupang, Belu dan Malaka." jelas Sandra Winarsa, Manajer Proyek Energi Sumba Iconic Island HIVOS (Humanist Institute for Co-operation with Developing Countries/Institut Humanis untuk Kerja Sama Pembangunan).

"Empat prioritas kawasan pulau terluar dan terdepan meliputi kabupaten Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua dan Kupang. Kabupaten Belu ditetapkan sebagai pusat kegiatan strategis nasional (PKSN)," jelasnya.

Demikian siaran pers HIVOS Communications Officer Renewable Energy Programme, Loui Thenu, yang diterima Pos Kupang, Senin (25/4/2016).

Komitmen dalam Pembiayaan
PIT selaras dengan agenda pembangunan yang bertujuan untuk mencapai akses listrik universal di tahun 2020. Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang diadopsi tahun 2014 menyebutkan bahwa sebaiknya rasio elektrifikasi di Indonesia pada tahun 2020 "mendekati" 100 persen. Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, menargetkan rasio elektrifikasi sebesar 96,6 persen di akhir tahun 2019.

Sandra Winarsa, menjelaskan, salah satu hambatan terbesar saat ini adalah belum adanya analisa berskala nasional yang mendalam yang menghitung berapa banyak investasi modal yang dibutuhkan untuk mencapai akses listrik universal di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah tingkat pembiayaan saat ini cukup untuk mencapai sasaran akses listrik universal di Indonesia.

"Komitmen pembiayaan untuk mencapai akses listrik universal di Indonesia tahun 2020 masih perlu ditingkatkan," kata Sandra.

Selain itu, katanya, hasil kajian Bank Pembangunan Asia (ADB) tentang Pencapaian Akses Listrik Universal di Indonesia Juli 2015, telah menyediakan perkiraan kisaran pembiayaan yang dibutuhkan berdasarkan skenario rendah dan skenario tinggi. Perkiraan skenario tinggi, biaya elektrifikasi (capital cost) di Pulau Sumba, misalkan berkisar 1.760 Dolar AS per rumah tangga. Untuk perkiraan skenario rendah, biaya elektrifikasi per rumah tangga sebesar 300 Dolar AS.

"Mencontohi situasi Pulau Sumba yang dapat mewakili situasi daerah-daerah lain yang sulit terkoneksi dengan jaringan, peningkatan penggunaan jaringan mini (mini-grid) dan sistem kelistrikan rumah tangga individu akan lebih ekonomis dibandingkan dengan perluasan jaringan." jelas Sandra. (*/eko)