Salut Marianus

Oleh Lasarus Jehamat
Sosiolog Undana; Peneliti Institut Sophia Kupang

POS KUPANG.COM - Bupati Ngada, Marianus Sae, mengeluarkan pernyatan mengejutkan. Menggugat penyertaan dana Rp 1,5 miliar untuk kegiatan Tour de Flores (TdF). Gugatan Marianus berlandaskan pada tiga hal pokok. Pertama, kegiatan TdF merupakan kegiatan pemerintah pusat di bawah bendera Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kedua, dana sebesar itu tidak disertakan dalam RPJMD pemerintah kabupaten tingkat dua.

Ketiga, pariwisata penting dan bahkan sangat penting sekarang dan saat ini. Meskipun demikian, dana Rp 1,5 miliar untuk kegiatan TdF baik kalau dipakai untuk membiayai kegiatan pembangunan yang lebih mendesak.

Karena pernyataan bernada menggugat ini, banyak pihak menilai Marianus sebagai bupati yang tidak mendengar aspirasi rakyat dan dituduh membingungkan banyak kalangan terutama pelaku dan pebisnis pariwisata.

Sebagai bagian dari masyarakat kecil Flores, yang mungkin berpandangan kecil juga, saya dan semua warga Flores serta semua pemerhati masalah kebijakan sosial di republik ini berhak menilai dan membaca serta menganalisis pernyataan Bupati Marianus. Hemat saya, Marianus justru berada di jalur yang benar dan berpikir bijak.

Jika selama ini banyak teman yang melihat sisi positifnya, tulisan ini ingin memberi apresiasi Bupati Marianus, minimal karena pernyataan prorakyat-nya itu. Tesis dasar sebenarnya berangkat dari alasan bupati menggugat TdF. Flores memang harus 'dijual' dengan berbagai aktivitas pariwisata. Meskipun demikian, jika pengambil kebijakan di setiap kabupaten berpikir lebih cerdas, dana sebesar itu bisa dipakai untuk tujuan pembangunan lainnya.

Gugat Urgensi TdF
Menyebut TdF sebagai kegiatan nasional hanya karena melibatkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI menjadi sangat naïf. Demikian pun, mengklaim jika TdF bisa menjual pariwisata Flores dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil dan menengah merupakan bentuk pernyataan kabur makna selama belum dilakukan riset ilmiah untuk membuktikan hipotesis seperti itu.

Hemat saya, banyak hal yang janggal dengan TdF, baik dari aspek urgensi maupun dari perpektif kebijakan. Gugatan utamanya adalah apa urgensi TdF? Apakah TdF memang telah direncanakan secara matang melalui proses perencanaan pembangunan sebagaimana item pembangunan di negara ini?
TdF merupakan kegiatan yang melibatkan banyak aktor dengan beragam kepentingan. Yang paling penting, ikon utama TdF adalah sepeda. Dengan bersepeda, diharapkan para peserta TdF bisa melihat dan mempromosikan pariwisata Flores. Harapan ini bisa benar terwujud bisa juga salah sasaran. Masalahnya, secara sosial, masyarakat Flores bukanlah masyarakat berbudaya sepeda. Masyarakat Flores adalah masyarakat pejalan kaki.

Benar bahwa sepeda menjadi sesuatu yang baru bagi masyarakat Flores dan oleh karena itu masyarakat akan datang melihat sepeda baru itu sambil mengelus sepeda dari depan sampai belakang. Dari gagang depan sampai ban belakang sepeda. Masalahnya, tujuan TdF bukan untuk mempromosikan sepeda, tetapi mempromosikan pariwisata. Yang terjadi sebaliknya. TdF adalah ajang promosi sepeda secara besar-besaran. Dari aspek ini, yang beruntung jelas bukan masyarakat kecil dan menengah di Flores, tetapi elite kapitalis dari luar Flores. Karena itu maka TdF menjadi sangat elitis bawaannya.

Dari perspektif kebijakan, oleh banyak kalangan, TdF tidak termasuk kegiatan pembangunan yang tercatat dalam RPJMD beberapa kabupaten di Flores. Karena itu pula, maka TdF adalah kegiatan temporer dan dadakan. Logika pembangunan di Indonesia mengatakan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus berdasarkan perencanaan dari bawah. Pembangunan yang digagas dan didorong dari atas jelas memiliki dampak negatif.

Sederhananya, masyarakat akan berposisi hanya sebagai obyek dan akan tetap menjadi obyek. Dengan demikian, TdF bisa menjadi contoh praktis dari berlakunya watak arogan negara. Ini berbahaya. Sebab, selama ini Indonesia telah menerapkan model pembangunan dari bawah (bottom-up) meski pada tataran empirik belum menampakkan hasil memuaskan. Pandangan ini ingin memberitahukan bahwa TdF keluar dari logika utama pembangunan bangsa yang menempatkan rakyat sebagai subyek pembangunan.

Kalau TdF menjadi kegiatan nasional di bawah bendera Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sejatinya semua biaya TdF harus menjadi tanggung jawab kementerian. Biaya kegiatan TdF tidak lagi dibebankan kepada masyarakat Flores dalam diri kabupaten. Anehnya, hampir semua bupati menyatakan setuju dan mau mendukung kegiatan ini. Hanya Bupati Marianus yang berpikir jernih dan cerdas.

Dalam pandangan ekonomi politik, TdF bisa saja merupakan bagian besar skenario elite politik lokal dan nasional serta skema modal untuk menjangkau dan mengerdilkan masyarakat lokal di Flores. Panitia, kementerian dan produsen sepeda menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan TdF. Dengan demikian, mereka bisa menjadi aktor yang berselingkuh untuk meraih satu dua tujuan politik dan ekonomi.

Promosi pariwisata bisa dilakukan dengan banyak hal yang melibatkan masyarakat lokal. Di situlah manfaat anggaran Rp 1,5 miliar itu. Dana itu bisa dipakai untuk riset pemasaran dan promosi pariwisata. Di titik ini, gugatan Marianus mendapat kepenuhan. Marianus seakan menjadi obor dan dian bagi perjalanan bangsa Flores; bahwa bangsa Flores tidak boleh lagi dijajah baik oleh bangsa sendiri maupun oleh bangsa lain dengan motif apa pun.*