Tour de Flores

Bupati Marianus dan Tour de Flores

Persiapan itu menyangkut koordinasi dengan para kepala daerah di Flores, pembenahan infrastruktur trans

Editor: Dion DB Putra

Oleh Isidorus Lilijawa, S.Fil, MM
Tenaga Ahli DPR RI

POS KUPANG.COM - Tour de Flores (TdF) menyisakan waktu sebulan lagi. Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengklaim bahwa persiapan di lapangan sudah 80 persen.

Persiapan itu menyangkut koordinasi dengan para kepala daerah di Flores, pembenahan infrastruktur trans Flores dan aneka kegiatan pariwisata yang dipersiapkan dalam menyambut lomba balap sepeda internasional bertopik, "Explore the Amazing Land" ini.

Klaim panitia soal persiapan ini justru bertepuk sebelah tangan ketika Bupati Ngada, Marianus Sae, menyatakan bahwa Tour de Flores itu kegiatan yang membingungkan sebagaimana dilansir media online Sergapntt.com (15/4/2016). Apa yang membingungkan?

Soal operator
Sepanjang pengamatan saya di media terkait TdF, Bupati Marianus adalah bupati pertama yang berani menyatakan bahwa kegiatan TdF adalah kegiatan yang membingungkan. Bupati Marianus berani berpikir out of the box terkait TdF, karena yang penting baginya adalah seberapa besar dampak ekonomi yang diterima masyarakat dari kegiatan ini, bukan soal seremonial atau momental TdF semata. Kebingungan pertama adalah soal operator. Pertanyaannya, siapakah pemilik kegiatan ini?

Jika yang menjadi operator TdF adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pertanyaan lanjut, mengapa sumber dana untuk kegiatan ini tidak ditanggung sepenuhya oleh kementerian terkait, tetapi membebankan daerah? Apakah kegiatan ini dadakan sehingga tidak dianggarkan di kementerian terkait?

Bupati Marianus menggugat mengapa daerah harus menyiapkan dana sebesar Rp 1,5 miliar untuk kegiatan ini. Jika ditotal dengan kabupaten lain di Flores -Lembata, maka akan ada dana sebesar Rp 13,5 miliar untuk TdF. Dana 1,5 miliar per kabupaten bukan sedikit. Jauh lebih berguna jika dana itu dipakai untuk pemberdayaan ekonomi dan pariwisata rakyat atau membiayai program-program pembangunan di daerah daripada berkontribusi untuk TdF, yang berdampak langsung bagi peningkatan ekonomi masyarakat setempat tidak terasa.

Semestinya dengan kegiatan sebesar ini, daerah-daerah di Flores mendapatkan manfaat sebesar-besarnya secara ekonomi bukan malah mengeluarkan uang sebesar-besarnya bagi acara ini.
Dalam kacamata Bupati Marianus, kegiatan TdF sangat tidak berpengaruh pada perekonomian masyarakat Flores dan Lembata karena peserta tour hanya melewati dan menyinggahi daerah-daerah tertentu saja. Jumlahnya pun sedikit sekitar 320 peserta. Apalagi kedatangan mereka dibiayai oleh pemerintah dengan biaya APBN maupun APBD.

Bupati Marianus berani berpikir berbeda. Tidak asal Yes sir, siap laksanakan. Ia berani mempertanyakan, menggugat dan mengkritisi kegiatan ini karena berkaitan dengan penggunaan uang rakyat. Saya kutip pernyataan beliau di Sergapntt.com, "Tour de Flores itu kegiatan membingungkan. Kita disuruh siapkan Rp 1,5 miliar. Siapa yang tanggung jawab ini uang. Karena persoalan akan muncul. Kalau duit ini diberikan kepada operator tour, nah..pertanggungjawabannya nanti bagaimana? Sementara kita (pemerintah) diminta untuk cermat dalam perencanaan. Karena itu, kita butuh perencanaan yang matang, sesuai regulasi yang ada. Bukan tiba-tiba buat kegiatan lalu biayanya dibebankan ke daerah."

Soal Perencanaan
Kegiatan TdF dinilai membingungkan karena datangnya tiba-tiba lalu membebankan daerah dengan dana yang tidak sedikit. Ini kebingungan kedua. Momen TdF ini, spirit dan tujuannya bagus, namun dikemas secara terburu-buru. Jika ini adalah kegiatan kementerian yang dilaksanakan di daerah dan dijadikan even tahunan, maka TdF mesti masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perencanaan harus jelas. Direncanakan jauh-jauh hari. Semua kepala daerah harus datang, duduk bersama dan bicarakan kegiatan ini. TdF adalah kegiatan besar yang harus dipersiapkan dengan baik, disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar paham, dan disiapkan anggarannya oleh masing-masing kabupaten karena targetnya jelas, masyarakat dapat dampak apa dari kegiatan ini. Jika konsep ini terjadi, maka tidak ada lagi kebingungan-kebingungan seperti saat ini.

Bupati Marianus jujur dengan keadaan. Di APBD Ngada tahun 2016 tidak ada item anggaran untuk Tour de Flores. Dan ia jujur untuk mengatakan bahwa daerahnya tidak memiliki dana untuk itu. Bupati Marianus tidak terjebak dalam pola Yes Man pada pimpinan level atas sehingga ketika tidak ada item anggaran pun akan disulap sana sini untuk dapatkan dana, asal bapak senang (ABS).

Bupati Marianus tidak mau terjebak dalam patronisasi kekuasaan. Untuk disenangi saja, ia bisa mendapatkan dana sebesar itu. Namun, ia lebih memilih jujur, apa adanya, tetapi demi kepentingan rakyat daripada kepentingan operator tour. Persiapan-persiapan Tour de Flores jalan terus. Pemerintah NTT tidak mau dinilai menjadi tuan rumah yang gagal.

Kabupaten-kabupaten di Flores mulai sibuk-sibuk, termasuk sibuk cari dana untuk membiayai kegiatan ini. Bupati Marianus pun masih terus dalam gugatannya, masyarakat dapat apa dari kegiatan ini. Jika di level pimpinan saja masih membingungkan, bagaimana dengan level rakyat akar rumput? Masih ada waktu berbenah. Oh..Tour de Flores, semoga semerbak bunga nantinya.*

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved