Fenomena Calon Independen

Ada bakal calon yang muncul secara samar-samar dalam percaturan pemilukada serentak ini

Fenomena Calon Independen
ilustrasi

Oleh Hironimus Bao Wolo, S.Fil, M.Hum
Dosen pada Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka

POS KUPANG.COM - Nuansa pemilihan umum kepala daerah serentak (selanjutnya: pemilukada serentak) sudah mulai terasa akhir-akhir ini. Bakal calon kepala daerah mulai bermunculan dan berusaha menarik perhatian publik.

Ada bakal calon yang muncul secara samar-samar dalam percaturan pemilukada serentak ini, namun ada bakal calon pula yang muncul ke permukaan dan langsung mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin masa depan yang paling baik. Dinamika ini menunjukkan bahwa percaturan politik dalam demokrasi kita kian memberikan warna tersendiri.

Geliat yang ditampilkan oleh bakal calon kepala daerah ini semakin ramai ketika publik tak ketinggalan memberikan opininya. Publik seakan-akan tak pernah sepi dari perbincangan mengenai bakal calon kepala daerah nanti. Publik kini berdiri di lini terdepan sambil memberikan penilaian terhadap realitas kemunculan bakal calon pemimpin masa depan.

Pada titik ini dapat dikatakan bahwa publik tidak "gagap" lagi tentang yang namanya politik. Publik kini menjadi "tuan" atas keberhasilan seorang pemimpin. Dengan demikian, bakal calon kepala daerah harus berjuang ekstra guna memenangkan hati publik agar bisa memilih dirinya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah memberikan keluasan kepada calon perseorangan atau lebih dikenal dengan calon independen untuk ikut ambil bagian dalam pencalonan.

Hal ini termaktub dalam Pasal 39b dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2). Realitas ini menunjukkan bagaimana perkembangan perjalanan demokrasi kita di Indonesia. Demokrasi sejatinya telah memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada setiap masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam proses tersebut dengan pelbagai aturan yang melekat di dalamnya. Legalitas perkembangan pencalonan kepala daerah tersebut memberikan satu nuansa baru bagi percaturan politik di Indonesia.

Pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut banyak calon perseorangan yang memanfaatkan kesempatan ini untuk maju dalam bursa pencalonan kepala daerah lewat jalur independen. Berkaca pada pemilukada serentak di Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan tahun sebelumnya ditemukan sejumlah besar calon independen yang memenangkan pemilukada tersebut.

Laporan penelitian yang dilakukan oleh Skala Survei Indonesia (SSI) tentang Hasil Pilkada Serentak tahun 2015 menunjukkan bahwa calon independen yang ikut dalam pemilukada serentak sebanyak 35,0%. Dari 35,0% tersebut 77,8% berada di wilayah dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya: DPT) di bawah 500 ribu, sementara sisanya yakni 22,2% berada di wilayah dengan jumlah DPT di atas 500 ribu.

Hal ini membuktikan bahwa calon independen lebih besar peluang untuk menang pada wilayah yang jumlah pemilihnya lebih kecil dari 500 ribu. Lebih lanjut, penelitian tersebut mengungkapkan bahwa peringkat pertama calon independen yang ikut dalam pemilukada serentak tahun 2015 dan menang berdasarkan pulau adalah Nusa Tenggara Timur (selanjutnya: NTT) dengan perolehan 33,3%. Sementara peringkat kedua diperoleh pulau Kalimantan dengan 22,2%.

Penelitian yang dilakukan oleh SSI ini memberikan satu gambaran umum bahwa calon independen di NTT memainkan peranan penting dalam merebut hati para pemilih. Hal ini menjadi satu awasan penting bagi partai politik untuk bisa membenah diri dari segala aspek sehingga publik bisa kembali menaruh kepercayaan kepada mereka.

Kenyataan kemenangan calon independen di NTT memberikan satu warna tersendiri dalam pentas percaturan politik kita. Kepercayaan publik yang selama ini diabaikan oleh partai politik telah membawa harapan baru bagi para calon independen. Oleh karena itu, calon independen harus menyadari sungguh akan keberpihakan publik terhadap dirinya. Calon independen yang sekarang mendeklarasikan diri menjelang pemilukada serentak pada tahun 2017, harus mampu memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya agar bisa memenangkan perhelatan akbar pemilukada tersebut.

Rakyat sekarang tidak butuh janji yang muluk-muluk. Rakyat tidak butuh ideologi yang penuh dengan 'intrik-intrik' kebohongan, melainkan ideologi yang tepat sasar menjawabi kebutuhannya. Rakyat membutuhkan sosok pemimpin yang penuh dengan keteladanan dan bersih dari segala macam praktik korupsi. Mari sama-sama membangun sistem demokrasi yang memerdekakan dan mensejahterakan semua orang.*

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved