Mengakali Hujan Terbatas

POS KUPANG.COM - Kekeringan menjadi momok bagi masyarakat NTT selama beberapa bulan belakangan ini. Sudah dapat diprediksi bahwa kekeringan ini akan berdampak kelaparan. Situasi normal dengan hujan hanya empat bulan saja sudah menjadi masalah di NTT, apalagi kering berkepanjangan. Masalahnya ada di mana?

Orang pasti tidak bisa menjawab dengan pasti atau bahkan saling mempersalahkan. Anomali cuaca atau perubahan iklim yang begitu drastis saat ini merupakan dampak perubahan iklim secara global. Kita di NTT paling merasakan kondisi ini.

Pertanyaannya, apakah masyarakat kita bisa bertahan dalam
kondisi ini? Kalau mau jujur, masyarakat di desa pasti tidak mampu menanggung kesulitan teknis seperti ini. Mereka tidak cukup pengalaman menghadapi kondisi seperti sekarang. Mereka benar-benar terikat dengan kebiasaan lama yang pada bulan tertentu sudah mulai menyiapkan lahan untuk pertanian lalu hujan turun dan selanjutnya. Sekarang apa yang terjadi?

Orang di kampung sama sekali tidak tahu kapan hujan akan turun. Dahulu, bulan Januari dan Februari merupakan puncak musim hujan. Sekarang sudah tidak lagi.

Lalu kapan puncak musim hujan? Semua seperti tidak tahu, kapan hujan itu datang. Satu dua hari belakangan ini, Kota Kupang misalnya sudah diguyur hujan lebat. Hal itu bagus, tetapi yang dibutuhkan petani bukan saja lebatnya, tetapi frekuensi atau keseringan hujan turun. Hal ini akan mempermudah petani menentukan waktu untuk menanam.

Menghadapi kondisi ini, menjadi tugas dari pemerintah untuk kembali mengkaji secara teknis, apa yang sebaiknya dilakukan petani di NTT. Benarkah petani perlu mencari tanaman substitusi (pengganti) jagung dan padi sebagai alternatif?

Boleh saja seperti itu, tetapi yang lebih penting adalah pemerintah mulai sekarang harus memberi informasi yang sungguh-sungguh valid kepada masyarakat tentang keadaan cuaca sebenarnya. Pemerintah harus bisa pastikan kalau menanam sekarang akan berdampak positif.

Sejauh ini pemerintah baru sebatas 'belum mendapat laporan'.
Lalu akhirnya mau jadi apa. Selama laporan tidak ada, maka pemerintah juga tidak melakukan apa-apa. Ini juga tidak arif. Kalau laporan ada pun, belum menjadi jaminan bahwa laporan itu benar atau sesuai kenyataan di lapangan. Jangan sampai laporan itu asal bapak sennang (ABS), semuanya baik-baik saja, ternyata keadaan di lapangan lain terbalik 180 derajat.

Karena itu, marilah kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat, bergandeng tangan menyelesaikan persoalan. Bantulah rakyat kecil yang membutuhkan makanan untuk menghidupi keluarganya.*