DIPA Tepat Waktu Tepat Sasaran

POS KUPANG.COM - Tahun 2015 ini segera berakhir, artinya selama tahun ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama kita sebagai masyarakat provinsi ini sudah bekerja keras untuk membangun bumi Flobamora. Kerja keras ini tentu sudah membawa dampak dalam proses pembangunan.

Kita pun segera akan memasuki tahun 2016. Kerja keras lanjutan harus kita mulai pada awal Januari nanti. Meski masih beberapa hari lagi, pemerintah pusat telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NTT tahun anggaran 2016 sebesar Rp 31 triliun. Dana tersebut adalah alokasi awal belanja APBN sebesar Rp 9,3 triliun. Dana transfer ke pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten, termasuk dana insentif daerah (DID) mencapai Rp 22,7 triliun.

Artinya, Pemerintah Provinsi NTT bersama kabupaten-kabupaten yang ada dipercayakan untuk mengelola dana sebanyak itu untuk kegiatan belanja-belanja untuk intinya untuk meningkatkatkan pelayanan dan selanjutnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT.

Sebagai bahan evaluasi, pengelolaan dana APBN di seluruh kabupaten/kota di NTT selama tahun 2014, tercatat sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) mencapai Rp 2,6 triliun. Jumlah tersebut terbilang cukup besar atau dana yang tidak terserap dalam proses pembangunan.

Gubernur menyatakan keprihatinannya terhadap Silpa 2014 mencapai Rp 2,5 triliun. Ia berharap tahun 2015 silpanya menurun lagi. Untuk itu, Gubernur Frans berharap semua bupati menggunakan anggaran seefektif mungkin untuk pembangunan.

Pada momentum HUT ke 57 NTT, para pengambil kebijakan sudah selayaknya memberikan prioritas yang cukup besar bagi masyarakat dalam memanfaatkan anggaran belanja. Sebagai masyarakat, kita tidak ingin agar anggaran yang sedemikian banyak dipakai lebih banyak untuk untuk belanja rutin lingkungan pemerintah saja. Harus ada kebijakan yang berani agar dana yang ada bisa langsung menyentuh kebutuhan pokok masyarakat. Atau anggaran untuk kesejahteraan rakyat harus lebih besar daripada anggaran untuk belanja rutin pemerintah.Sehingga hakekat pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat bisa cepat sasaran.

Pencairan anggaran juga diharapkan bisa lebih tepat waktu sehingga proses pembangunan bisa cepat. Sebab yang menjadi masalah selama ini adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan pencairan dana selalu molor dari waktu yang diharapkan. Tak heran bila jelang akhir tahun ternyata masih banyak proses yang belum jalan sehingga dana yang ada belum terserap seperti yang diharapkan.

Kita sambut baik sikap pemerintah yang sudah menyerahkan DIPA pada awal Desember tahun ini, sehingga awal Januari tahun depan, semua proyek sudah bisa mulai dengan proses tender dan pelaksanaannya. Sehingga proses yang dilaksanakan bukan saja tepat sasaran tetapi juga tepat waktu.*