Irjen Polisi Basaria Panjaitan, Polwan Pertama jadi Pimpinan KPK
Jika terpilih menjadi pimpinan KPK, dia berjanji untuk merevitalisasi fungsi KPK sesuai dengan amanah UU No 30 tahun 2002 tentang KPK
lihat foto
POS KUPANG.COM - Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Basaria Panjaitan menjadi polisi wanita pertama yang menjadi pimpinan KPK. Basaria mengaku ingin menjadikan KPK sebagai pusat informasi korupsi.
"Ada tiga strategi untuk melakukan optimalisasi fungsi KPK, yakni penguatan terhadap amanah undang-undang KPK, mengoptimalkan koordinasi dan supervisi di bidang penyidikan dan penuntutan, serta penguatan pencegahan dan monitoring. Dalam melaksanakan koordinasi tersebut, KPK menjadi pusat informasi terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Basaria dalam uji kelayakan dan kepatutan di hadapan anggota Komisi III DPR RI di Jakarta, Selasa (15/12) malam.
Jika terpilih menjadi pimpinan KPK, dia berjanji untuk merevitalisasi fungsi KPK sesuai dengan amanah UU No 30 tahun 2002 tentang KPK yakni melakukan supervisi terhadap dua lembaga penegakan hukum yang sudah lebih dulu ada yakni kepolisian dan kejaksaan.
"Minimnya supervisi dan adanya anggapan sebagai kompetitor, sehingga terjadi keributan antara pimpinan KPK dan Polri. KPK juga boleh memutuskan apakah penyidikan kasus-kasus tertentu diserahkan ke kepolisian atau dikerjakan sendiri," tambah Basaria.
Basaria yang merupakan Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Politik itu menjelaskan dengan menguasai seluruh data, KPK diharapkan dapat mencermati kasus-kasus korupsi mana yang belum selesai.
"KPK harus dapat membangun sinergisitas dengan Polri dan Kejaksaan. Jika KPK, Polri, dan Kejaksaan, dapat bekerja sesuai peran masing-masing dan bersinergi, maka hubungan ketiganya dapat berjalan baik dan pemberantasan korupsi berjalan efisien," tambah Basaria.
Jika semua penegak hukum memiliki persepsi dan komitmen yang sama serta bekerja sesuai dengan peran dan fungsinya maka penegakan supremasi hukum akan berjalan baik.
"Tidak ada ego sektoral dan kegaduhan. Saya percaya KPK didirikan fungsinya untuk lebih memberdayakan Polri dan Kejaksaan," ungkap Basaria.
Namun dalam praktiknya, kata Basaria, KPK minim dalam melakukan supervisi dan menilai sebagai kompetitor sehingga terjadi kegaduhan.
"Keributan yang terjadi antara pimpinan KPK dan Polri, menunjukkan minimnya supervisi," kata Basaria.
Dengan supervisi itu pula, Basaria meyakini bahwa korupsi dapat diberantas, apalagi kejahatan itu dapat lebih mudah dihadapi dibanding yang melibatkan bandar narkoba.
"Sejak saya menjadi polisi saya duduk di reserse, dan saya paling banyak di (bidang) narkoba. Kalau bicara masalah kekerasan rasanya akan lebih mudah menghadapi koruptor ketimbang orang narkoba," tambah Basaria.
Dalam penanganan korupsi, Basaria juga memilih untuk tidak dengan mempermalukan para tersangkanya.
"Kita tidak musuhi orangnya. Kita musuhi perbuatannya," kata Basaria.
Sedangkan mengenai sejumlah butir revisi UU No 30 tahun 2002 tentang KPK seperti penyadapan, perekrutan penyidik independen dan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Basaria punya sejumlah pendapat sendiri.
