Hati-hati Pemimpin NTT

Sisi lain dari Masalah Setya Novanto

Oleh Adrian Naur
Mahasiswa STFK Ledalero

Sekarang kemulian dunia tampak telah memudar,
Tata pemerintahan dalam kehancuran karena kurangnya teladan.

Apalah artinya menjadi pemimpin?
Yang menabur benih kesalahan
Disirami air kekhilafan dan akhirnya berbuah kegagalan.

POS KUPANG.COM - Puisi karya Ronggowarsito ditulis pada dekade 1860-an. Puisi ini melukiskan zaman penjajahan sebagai 'zaman edan'. Ia adalah teriakan menghiba agar para bangsawan Jawa kembali hidup bermoral, mengemban amanat sebagai anggota kasta ksatria.

Puisi dengan judul 'Syair Zaman Kegelapan', mencerminkan situasi Jawa saat itu yang dililit pelbagai ketimpangan moral. Korupsi menjadi elegi yang menghantar bangsa bumiputera kepada eulogi kematian.

Kita tinggalkan era 'klasik' dan menatap dunia saat ini. Akhir-akhir ini pemberitaan seputar korupsi tidak putus-putusnya. Kenyataan sekarang berbicara lain tentang pemimpin. Pemimpin yang sejatinya mengemban tugas rakyat, direduksi menjadi sosok yang angkuh, gila hormat, gila harta dan gila segalanya demi kepentingan sendiri. Pemimpin bukan lagi dari, oleh dan untuk rakyat, melainkan dipoles menjadi figur bagi kelompoknya sendiri. Alhasil, kinerja seorang pemimpin dinilai buruk di mata masyarakat dan hanya berdaya guna bagi pihak tertentu.

Realitas pemimpin kita demikian. Pemimpin yang dipilih rakyat untuk melaksanakan kepercayan seluruh masyarakat, akhirnya jatuh dalam tipu muslihatnya sendiri. Setya Novanto menjadi salah satu mode buruknya kepemimpinan kita saat ini. Kasus dugaan korupsi sampai pemberitaan terakhir soal pencatutan nama presiden yang melibatkan dirinya dan jajaran elemen pemerintah menegaskan krisis kepemimpinan sedang menimpa bangsa Indonesia. Bukan tidak mungkin persoalan Setya Novanto dan partner-parnertnya sekarang akan juga merembes dan masuk menuju percaturan kehidupan politik NTT.

Sejauh ini, NTT termasuk dalam lima besar daerah terkorup di Indonesia. Realitas ini diperparah dengan banyaknya kasus yang sering menyeret pemimpin kita sebagai aktor utama tindakan korupsi. Bukan hal baru bagi masyarakat NTT berbicara tentang pemimpin yang korupsi. Hampir tiap hari kita mendengar dan membaca via media massa mengenai pemimpin yang menggelapkan uang, entah dengan membagi dan menggunakan uang masyarakat demi kepentingan kelompoknya.

Memanfaatkan kepopulerannya sebagai pemimpin adalah mekanisme membenarkan tindakan korupsi. Jika demikian kenyataannya, quo vadis pemimpin di NTT?

Hemat penulis, yang dibutuhkan dari sosok pemimpin di NTT untuk menghindari kasus serupa Setya Novanto, pertama, jujur dan terbuka. Pemberitaan seputar Setya Novanto setidaknya menyiratkan satu titik kesadaran sebagai seorang pemimpin. Bahwasannya, setelah persoalan Setya Novanto diekspos, akan menjadi momentum balik untuk direfleksikan bagi para pemimpin kita. Dengan mengatakan jujur dan terbuka atas kesalahan, maka segala persoalan dapat diterima masyarakat.

Bukan sebaliknya. Sebab masyarakat senantiasa memantau setiap roda kepemimpinan dan selalu mengupayakan tindakan preventif bagi setiap unsur penyelewengan.

Kedua, transpransi politik. Hemat penulis, salah satu persoalan yang muncul dalam kasus Setya Novanto ialah tidak adanya transparansi kepemimpinan dalam berpolitik. Ini bisa terbukti lewat persidangan secara tertutup yang dilakukan bersama anggota dewan MKD. Pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Relatif pasti bahwa dalam (dan sepanjang) persidangan itu telah terjadi konspirasi. Jika demikian nyatanya, para pemimpin di NTT harus belajar dari pola penyelesaian masalah yang masih suam-suam kuku ini. Transparansi dalam memimpin sangat diperlukan masyarakat. Jangan sampai terkesan seperti sosok Setya Novanto yang hanya tahu mengatakan saya tidak bersalah, ternyata terbukti bahwa memang dirinya bersalah.

Ketiga, menerima kritikan. Setya Novanto bak jatuh tertimpa tangga. Sadar atau tidak, masyarakat NTT membutuhkan sosok yang tahan terhadap kritikan. Tidak seperti Setya Novanto yang menutup-nutupi kesalahan. Kritikan yang membangun akan membantu proses pembangunan bagi sebuah daerah. Dengan proses mengkritik seorang pemimpin akan merasa segala beban dilepas, sebab ada yang memperhatikannya. Sebaliknya kritik juga mesti dilihat sebagai proses belajar terhadap masyarakat. Sebab dengan dikritik masyarakat sebenarnya menginginkan agar pemimpin mereka tetap bersih dan jujur.

Keempat, mentaati prosedur hukum. Hukum di Indonesia berlaku umum. Hukum di Indonesia dan khususnya NTT telah ditetapkan sebagai norma baku dengan maksud setiap orang wajib mentaatinya. Tanpa pengecualian setiap orang, mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa dan seluruh aparatur dan masyarakat juga wajib melaksanakannya. Bila ada yang kedapatan melanggar, tanpa pengecualian juga kita akan dihukum sesuai bunyi pasal yang berlaku. Kita memetik buah pembelajaran dari kasus Setya Novanto. Lebih dari itu, kita selalu mewaspadai setiap geliat politik pemimpin di NTT.*