Ignatius Henyo Kerong: Beri Garam dan Penyedap

POS-KUPANG.COM, KUPANG --- Mulai dari praktek dokter, menjadi asisten hingga Kepala Bapedda di Kabupaten Sikka, sudah dilakoni oleh dokter Ignatius Henyo Kerong. Bahkan pernah ingin masuk dunia politik namun gagal, tak membuat misinya di dunia kesehatan ikut gagal.

Meski tak ada lagi tempat praktek, namun dr. Henyo terus berusaha 'menyembuhkan' dan mengatasi masalah kesehatan masayarakat NTT melalui publik healty saat ini. Dengan jabatannya sebagai Direktur Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health (AIPMNH) NTT, dr. Henyo dan timnya telah banyak melakukan intervensi kesehatan ibu dan anak (KIA) bersama pemerintah dan masyarakat di NTT.

Semua diceritakannya dalam wawancara eksklusif dengan wartawati Pos Kupang, Novemy Leo dan Aplonie Matilde Dhiu, di Kupang akhir Mei 2015 lalu.

Terkait dengan Revolusi KIA yang dicanangkan Gubernur NTT, bagaimana Anda melihatnya?
Saya secara pribadi memberikan respek yang sangat tinggi. Kami di AIPMNH sangat respek terhadap SKPD, terutama di Dinas Kesehatan. Begitu juga terhadap DPRD dan serta Gubernur, Drs. Frans Lebu Raya. Mereka sangat mendorong pengurangan angka kematian ibu dan anak. Bahkan bulan lalu, ibu Gubernur, Ny. Adinda Lebu Raya, meluncurkan peran serta masyarakat guna menurunkan angka kematian bayi.

Sebenarnya yang paling inti dari kematian bayi yakni bagaimana ibu dan keluarga memahami tanda-tanda bahaya dari seorang bayi. Terutama bayi baru lahir usia 0-28 hari. Karenanya sangat penting jika keluarga harus didampingi agar mereka bisa mengantisipasi hal tersebut. Karena pada usia 0-28 hari adalah masa bayi beradaptasi.

Setelah 'enak' di dalam kandungan, begitu keluar bayi mendapati suhu yang berbeda. Ada tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai. misalnya, anak tidak buang air kecil selama sehari, bayi matanya kuning dan lainnya.

Kapan AIPMNH ada di NTT? Dan apa hubungan AIPMNH dengan Revolusi KIA?
AusAID sudah ada di NTT sejak tahun 2008 dan AIPMNH tahun 2009. Saat itu ada Pergub Revolusi KIA dan AIPMNH punya goal untuk mendukung program itu secara langsung. Kami mendukung agar Pergub menjadi Perda dan kami sudah bekerja dengan forum parlemen, mereka sudah siap dan DPRD Provinsi NTT juga sudah masuk.

Kami dorong proses di DPRD terus berjalan. Jika membaca Revolusi KIA, pemberdayaan masyarakat ada bagian sendiri, namun hanya satu pasal. Kita berharap bagian pemberdayaan masyarakat bisa ada enam sampai 10 pasal. Saat membuat perda terkait pemberdayaan masyarakat ini, muncul UU Tahun 2012 tentang desa yang memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengelola.

Bagaimana dengan kasus kematian ibu dan Anak saat ini?
Kasus kematian ibu dan anak di NTT masih cukup tinggi. Namun jika kita membandingkan dengan data tahun 2007, jelas saat ini sudah ada perubahan yang cukup baik. Meskipun angka kematian bayinya masih belum baik. Saya di AIPMNH Provinsi NTT sejak tahun 2008 sampai saat ini. Menurut saya, program ini sudah berjalan dengan baik hanya perlu ditingkatkan lagi.

Dan, saya lihat, yang menjadi hal luar biasa dari program Revolusi KIA adalah komitmen. Bagaimana semua pemangku kepentingan mulai dari provinsi sampai kabupaten, bahkan sampai di kecamatan hingga desa sangat komitmen terhadap apa yang harus mereka lakukan. Di provinsi bagaimana gubernur dan semua jajarannya, di kabupaten/kota bupati/walikota bagaimana dengan jajaranya, bahkan di desa bagaiamana kepala desa dengan jajaranya bisa berkerjasama dengan baik.

Ada hubungan baik juga antara Pemerintah dan AIPMNH selama ini. Selama ini kami mencoba membangun yang namanya Desa Siaga. Sampai saat ini sudah ada 830 Desa Siaga dari 2.000 desa di NTT ini.

Bagaimana cara Anda memotivasi daerah lain menjadi desa siaga?
Kami lebih banyak mendorong komitmen mulai dari pemimpin di kabupaten, kecamatan dan desa. Kami mengawasi dan melihat jika ada desa atau kecamatan yang sudah baik desa siaganya, kami akan bawa ke desa atau kecamatan lain untuk presentasi sehingga di wilayah itu juga akan membentuk desa siaga. Ada yang namanya Forum Pesisir di Denpasar setiap enam bulanan menghadirkan para pimpinan (gubernur, bupati) untuk sharing pengalaman.

Saat itu para bupati menceritakan hal-hal praktis dan inovasi yang dibuat di wilayahnya dengan pencapaiannya. Dan, bupati lain yang tertarik akan mengikutinya. Jadi, tugas AIPMNH sebenarnya hanya menjalankan tiga fungsi, menjadi jembatan, menjadi fasilitasi dan memperkuat. Sebagai jembatan, misalnya, kami membawa Bupati Flores Timur ke TTS untuk menceritakan pengalaman dan keberhasilan Revolusi KIA di sana. Dan, Bupati TTS meresponsnya dan berhasil menurunkan angka kematian ibu.

Buktinya, pada tahun 2013 di TTS tingkat kematian ibu cukup tinggi hingga 40 orang, namun tahun 2013 sampai pertengahan Juni hanya ada 20 kematian ibu. Dan, tahun 2014 bahkan hanya ada 4 kematian. Lihat sekarang, Desa Pontoara, Kecamatan Lembor, Manggarai Barat, sudah sepuluh tahun terakhir ini tidak pernah ada lagi kasus kematian ibu dan bayi. Luar biasa kan.

Sebagai fasilitasi, kami memberikan pengarahan dan membantu mencari fasilitator yang baik. Dan, untuk fungsi memperkuat, kami memberikan penguatan dalam bentuk bantuan teknis, kami punya penasehat teknis yang bisa mendampingi mereka. Contohnya, Pak John Ire, penasehat teknis untuk Desa Siaga dan posyandu.