Jokowi Pilih Gatot Nurmantyo

POS KUPANG.COM, JAKARTA - Teka-teki pengganti Panglima TNI Jenderal Moeldoko terjawab sudah. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah memastikan, Presiden Joko Widodo telah memilih Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI. Nama Gatot dikirimkan Jokowi ke DPR pada Selasa (9/6) sore.

"Ya sudah ada surat yang masuk. Atas namanya Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Darat," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa malam.

Menurutnya, surat Jokowi bakal dibawa ke dalam rapat pimpinan. Setelah itu, surat bakal masuk rapat badan musyawarah. Baru kemudian surat diserahkan ke Komisi I DPR dan akan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.

"Pekan ini bisa saja segera dilakukan fit and proper test," ucap Fahri.

Gatot ditunjuk Jokowi sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Moeldoko yang akan segera pensiun dari jabatannya pada 1 Agustus mendatang. Gatot Nurmantyo merupakan lulusan Akademi Militer 1982 yang dibesarkan di tubuh pasukan baret hijau Kostrad. Beberapa jabatan pernah disandangnya antara lain Danrindam Jaya, Danrem 061/Suryakencana (2006-2007), Kasdivif 2/Kostrad (2007-2008), Dirlat Kodiklatad (2008-2009), Gubernur Akmil (2009-2010), Pangdam V/Brawijaya (2010-2011), Komandan Kodiklat TNI AD (2011-2013), dan Pangkostrad (sejak 2013).

Sebelumnya, Gatot Nurmantyo resmi menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat setelah dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Gatot menggantikan Jenderal TNI Budiman. Gatot dilantik berdasarkan Keputusan Presiden nomor 36/TNI 2014. Di dalam pembacaan sumpah jabatannya, Gatot sempat berjanji akan menghindari segala bentuk perbuatan yang masuk dalam tindak pidana korupsi.

Jenderal Moeldoko enggan bicara perihal penggantinya. Perwira tinggi TNI kelahiran Kediri 8 Juli 1957 itu memilih menyerahkan ke tangan Jokowi selaku presiden.

"Saya tidak mau mengomentari yang bukan hak saya, itu hak prerogatif Presiden. Saya tidak membuat kesimpulan di sini," kata Moeldoko.

Namun demikian, Moeldoko menyebut, ada banyak kriteria yang perlu dipenuhi perwira tinggi demi menduduki jabatan Panglima TNI.

"Di dalam panglima menilai tuh ada standarnya, ada ukuran dan indikator, instrumen pasti ada," ujar Moeldoko.

Ia menjelaskan, kriteria yang wajib dipenuhi seorang calon Panglima TNI di antaranya, memiliki responsibiliti yang tinggi, kepemimpinan, integritas dan loyalitas. "Penilaiannya itu. Dasar itulah yang kami sampaikan ke Presiden untuk memilih Panglima TNI yang baru," ujar Moeldoko.

Untuk diketahui, merujuk pada pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, posisi Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.

Itu berarti, hanya ada tiga nama perwira tinggi TNI yang memenuhi syarat. Mereka adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Agus Supriyatna.

Bila mengikuti tradisi pergantian jabatan panglima TNI, seharusnya kali ini calon Panglima berasal dari unsur Angkatan Udara. Jika Gatot disetujui oleh DPR sebagai Panglima TNI, maka dua periode berturut-turut tongkat komando Panglima TNI dipegang unsur Angkatan Darat.

Terjun Politik
Usai melepas jabatan selaku Panglima TNI, Moeldoko berencana menjadi dosen. Universitas Pertahanan merupakan kampus yang dibidik Moeldoko berbagi ilmu. Apalagi, lulusan Akabri tahun 1981 ini sudah menjadi dosen tetap di Universitas Pertahanan.

Namun demikian, Moeldoko tidak menutup kemungkinan untuk terjun ke kancah politik nasional. "Sementara pikir-pikir," kata Meldoko. (tribunnews/mal/kps)