Ical Mau Mengalah Demi Nasib Golkar di Ajang Pilkada
Aburizal mengatakan, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta jelas jelas menyatakan
lihat foto
POS KUPANG.COM, CILEGON - Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie mengaku rela mengalah untuk mewujudkan islah Partai Golkar. Aburizal mau melakukan itu agar semua kader partai berlambang pohon beringin itu dapat mengikuti pilkada serentak.
"Saya akan mengalah kalau masih buntu, demi nama besar Golkar menghadapi pilkada," kata Aburizal saat pada Musyawarah Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) di Cilegon, Banten, Kamis (21/5/2015).
Aburizal mengatakan, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta jelas jelas menyatakan bahwa kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau 2009 adalah kepengurusan yang sah. Putusan itu diambil menyusul akan dilangsungkannya tahapan pilkada serentak.
"Putusan sudah jelas dan otomatis islah karena dalam kepengurusan Riau ada Pak Agung Laksono sebagai wakil ketua umum, Priyo Budi Santoso sebagai salah satu ketua DPP," ujarnya.
Ia menambahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang merupakan salah satu senior Partai Golkar selama ini juga sudah cukup berupaya maksimal untuk mewujudkan islah tersebut. Oleh sebab itu, ia berharap agar segera terjadi kompromi politik dengan kubu Agung Laksono untuk mewujudkan islah ini.
"Saya sadar, Partai Golkar bukan partai penguasa. Oleh karena itu, saya memilih menghormati hukum. Kompromi ini diperlukan untuk kepentingan Golkar, untuk kepentingan Indonesia, tapi proses di pengadilan harus terus jalan terus," kata Aburizal.
Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, Lawrence Siburian menilai, islah antara kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie untuk menghadapi pilkada adalah langkah yang baik. Namun, katanya, islah dalam arti yang lebih luas, sulit terwujud.
Menurutnya, islah tidak cukup merangkul masing-masing ketua umum. Namun, harus merangkul semua pengurus dari kedua kubu. Menurut Laurens, hal itu yang memberatkan Partai Golkar untuk menjalankan islah. "Secara faktual sangat kecil (islah). Islah bukan hanya tergantung Ical dan Agung Laksono, tapi juga tergantung pengikut mereka. Secara kenyataan itu yang sangat sulit dan berat," katanya di Jakarta, Kamis siang.
Lawrence juga menyatakan harapannya agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan UU Partai Politik sebagai patokan siapa partai yang berhak mengikuti Pilkada serentak 2015. "KPU jangan mendengar pendapat Komisi II, pakar atau pengamat. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU harus berpatokan pada UU Parpol. Kitab suci itu," katanya. (tribunnews/wah/kps)
