IA Medah: Kami Hormati

POS-KUPANG.COM, KUPANG --- Ketua DPD Partai Golkar NTT, Ibrahim Agustinus Medah, yang dihubungi hari Rabu (25/3/2015) mengatakan, tidak bisa menghalangi siapapun yang atas keputusan Menkumham sebagai pengurus Golkar.

Menurutnya, kubu Agung Laksono yang mengantongi keputusan menteri harus disikapi sebagai pengakuan negara terhadap mereka. Dan, karena itu, tidak bisa dihindari bahwa mereka harus melakukan tugas-tugas mereka. Tetapi mereka juga harus menghargai upaya-upaya hukum yang sedang dilaksanakan oleh kubu ARB.

"Saya secara gentlemen memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan tugas-tugas mereka karena telah mendapat pengakuan negara tadi. Apa yang mereka lakukan tidak bisa dihalangi oleh siapapun karena itu sesuai keputusan menteri," kata Medah.

Namun, tegas Medah, ada satu hal yang perlu mereka perhatikan bahwa mereka diresmikan oleh menteri, sebelumnya ada kepengurusan yang lain. Karena itu, demikian Medah, secara etik mereka paling tidak bertemu pengurus lama.

"Kalau mereka tidak ketemu kami, tentu mereka tidak punya etika sama sekali," tandas Medah.

Terhadap sebutan bahwa mereka sudah demisioner, Medah mengatakan, pengertian demisioner itu bukan karena masa kepengurusan berakhir. Tetapi karena keputusan menteri sehingga mereka mendapat kewenangan untuk melakukan kegiatan organisasi Partai Golkar.

"Setelah mereka mendapatkan keputusan menteri, kami menghormati dan mempersilakan mereka melakukan kegiatan. Tetapi nanti kalau proses hukum ini berjalan dan akhirnya seperti apa, kami harus hormati," ujarnya.

Medah menyambut rencana DPP Golkar untuk menggelar pertemuan dengan DPD I NTT dan DPD II Golkar se-NTT.
Ketua Fraksi Golkar DPRD NTT, Hugo Rehi Kalembu, mengatakan, niat DPP untuk melakukan evaluasi merupakan hal yang wajar.

"Kalau ada kepengurusan baru dievaluasi. Memang seyogyanya dilakukan. Kalau partai mau maju harus seperti itu. Dalam rangka konsolidasi, perbaikan-perbaikan itu bukan hal yang tabu," tegas Hugo.