Breaking News

KPK Tetapkan Calon Kapolri Tersangka

KMP Siap "Pasang Badan" jika Keputusan Jokowi soal Kapolri Diprotes KIH

Sikap ini menguat pasca-pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Jokowi, di Istana Bogor, Kamis (29/1/2015).

Editor: Alfred Dama
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Tokoh Koalisi Merah Putih, Amien Rais, Prabowo Subianto, Akbar Tandjung, dan Aburizal Bakrie (kiri ke kanan) memberikan penjelasan seusai mengadakan pertemuan di kediaman Akbar Tandjung di Jakarta, Rabu (10/9/2014). Salah satu poin pertemuan adalah membahas mengenai rancangan undang-undang (RUU) pemilihan umum kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung. 

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Koalisi Merah Putih memutuskan mendukung apa pun keputusan Presiden Joko Widodo terkait dilantik atau tidak dilantiknya Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Sikap ini menguat pasca-pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Jokowi, di Istana Bogor, Kamis (29/1/2015).

KMP bahkan menyatakan siap "pasang badan" jika keputusan Jokowi tersebut nantinya diprotes berbagai pihak, termasuk partai pendukungnya sendiri yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat.

"Pokoknya kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, apa pun yang perlu kita lakukan akan kita lakukan," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon seusai rapat Koalisi Merah Putih di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta, Kamis malam.

Hal tersebut dikatakan Fadli menanggapi polemik pelantikan Budi yang sedang dihadapi Jokowi belakangan ini. Budi Gunawan dipilih sebagai calon tunggal oleh Presiden Jokowi dan dinyatakan lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Jika tak dilantik, maka Presiden akan melanggar ketentuan undang-undang. Sementara, jika dilantik, Presiden akan dianggap melanggar etiket karena melantik seorang yang berstatus tersangka.

Hingga kini, suara di parpol pendukung pemerintah justru berkeras agar Jokowi melantik Budi.

Fadli menekankan, Presiden tak perlu bimbang karena dia mempunyai hak sepenuhnya untuk melantik atau tidak melantik jenderal bintang tiga itu.

"Harusnya apa yang diputuskan presiden itu hak prerogatif presiden. Itu sudah disampaikan, DPR juga sudah menyikapi. Presiden tinggal memutuskan saja. Kami akan mendukung keputusan apa pun kalau terkait masalah ini," kata Fadli.*

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved