Konflik Golkar Belum Berakhir

POS KUPANG.COM, JAKARTA - Konflik di tubuh internal Partai Golkar, sepertinya belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Kedua kubu, baik kubu hasil munas Bali dan Munas Jakarta masih tetap dalam pendiriannya. Versi Munas Bali, tetap menginginkan tetap berada di barisan Koalisi Merah Putih (KMP), sementara versi Munas Jakarta, menginginkan Golkar segera hengkang dari KMP. 

Salah satu petinggi Golkar versi Munas Jakarta  Ace Hasan Syadzily memastikan, kehendak untuk keluar dari KMP itu merupakan aspirasi dan keinginan atau hasil dari Munas IX Partai Golkar di Jakarta. Ia menegaskan, sikap kritisisme dan peran penyeimbang di DPR, tak harus terkotak-kotak dalam koalisi-koalisian. Sikap kritisisme dan penyeimbang itu peran dan fungsi yang sesungguhnya dari parlemen.  Pernyataan Ace sekaligus menjawab argumen politisi Golkar, dari kubu Munas Bali, Bambang Seosatyo.

"Secara tegas juga kami mendesak agar koalisi-koalisi itu dibubarkan saja. Kita bisa bersikap obyektif dan proporsional dalam mengawasi kinerja pemerintahan. Dan apa yang salah dengan keinginan para kader Partai Golkar yang ingin mendukung mantan Ketua Umum Partai Golkar yang sekarang menjadi Wakil Presiden RI," Ace menegaskan, Jumat (2/1) kemarin.

Sebelumnya, Bambang Soesatyo mengatakan, belum ada perubahan posisi dalam proses perundingan antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Menurut Bambang, keduanya sepakat akan melanjutkan perundingan pekan depan.

"Namun pagi-pagi harus diingatkan, bahwa tidak mungkin memaksa Golkar keluar dari KMP. Sebab, negara ini butuh partai penyeimbang yang kuat dan kritis agar tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan dan perampokan keuangan negara seperti kasus BLBI dan Skandal Century pada dua pemerintahan sebelumnya," kata Bambang.

Bambang juga menuturkan, kalau ada pihak atau kelompok yang ingin memaksa Golkar kembali menjadi bagian pemerintahan, maka patut dipertanyakan motifnya. Pertama, bisa jadi dimaksudkan agar konspirasi kejahatan mereka pada rakyat dan negara terlindungi karena tidak ada parpol kuat yang kritis.

"Kedua, bisa jadi ada oknum Golkar yang masih bermimpi jadi menteri dan berharap ada reshuffle kabinet. Sehingga ngotot memaksakan kehendak agar Golkar kembali menjadi hamba kekuasaan, demi kepentingan pribadi-pribadi namun mengatasnamakan kepentingan partai," tuturnya.

Bambang mengaku prihatin, partainya saat ini seperti kehilangan jati diri karena tiba-tiba bernuansa premanisme dengan saling gertak dan saling ancam. Padahal sejatinya itu bukanlah budaya dan karakter partai Golkar.

"Sejak dulu Golkar selalu menggunakan cara-cara yang bermartabat, elegan dan selalu berdasarkan aturan dan hukum. Tidak dengan cara kekerasan dan pemaksaan kehendak," ujarnya.

Bambang mengatakan sangat terasa hari-hari ini ada kekuatan yang tak terlihat yang sedang bermain dan mengobok-obok partai Golkar dengan menggunakan elite Golkar yang kecewa, sebagai kuda troya untuk menghancurkan partai Golkar dari dalam.

"Mengapa Golkar harus tetap berada diluar pemerintahan dan menjadi penyeimbang yang kuat bersama KMP?" tanya dia.

Karena kata Bambang pemerintahan ini butuh mitra yang kritis agar tidak kandas di tengah jalan. Menurutnya, kalau semua partai ikut di dalam pemerintahan dan semua mendapat jatah jabatan tapi berperilaku seperti 'copet kampret', lalu siapa yang akan mengkontrol?

"Kalau semua tutup mulut karena sudah mendapat bagian, siapa yang dirugikan? Pasti yang rugi adalah negara dan rakyat bukan?" tandasnya. (tribun/yat)