Agung Siap Gugat Kubu Ical di Pengadilan

POS KUPANG.COM, JAKARTA--Ketua Umum Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono menolak munas islah yang ditawarkan politisi Golkar Hajriyanto Y Thohari. Agung justru membawa konflik Golkar ke pengadilan.

"Kalau tidak bisa islah ya ke jalur hukum. Kami yang menyampaikan gugatan karena banyak hal yang aneh-aneh," kata Agung seusai rapat pengurus harian di kantor DPP Partai Golkar, di Jakarta Barat, Jumat (2/1).

Agung berharap islah kedua kubu di Golkar bisa segera tercapai tanpa harus melalui jalur hukum. Namun Agung menolak ide munas islah. "Munas ada dua saja sudah ribet, apalagi ada munas islah," katanya.

Agung juga mengingatkan bahwa pemerintah mengakui munas Partai Golkar di Bali maupun yang digelar di Jakarta. Hasil munas di Bali antara lain adalah memilih kembali Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum sedangkan munas di Jakarta memilih Agung Laksono sebagai Ketua
Umum.
Agung mengharapkan konflik Golkar segera selesai. Apalagi, partai sudah harus bersiap menghadapi pilkada serentak. "Saya harapkan Januari bisa selesai. Kalau 8 Januari bisa selesai, Alhamdulillah. Kami percaya ada semangat untuk membangun kembali Partai Golkar," tuturnya.
Kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie, dijadwalkan melakukan perundingan islah pada 8 Januari 2015. Perundingan tersebut juga akan membahas visi dan sikap politik partai berlambang pohon beringin itu.

Agung menyatakan sikap politik Golkar adalah mendukung pemerintahan yang sah. Posisi Golkar sebagai mitra pemerintah yang kritis dengan memberikan koreksi maupun dukungan bila program yang dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat.

Karena itu pula, Agung meminta Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) yang merupakan koalisi pendukung Prabowo-Hatta pada pilpres lalu. Bahkan, Agung menjadikan hal tersebut sebagai syarat islah.

"Permintaan Golkar keluar dari KMP bukan keputusan DPP, tapi hasil munas. Koalisi dibutuhkan saat pilpres, setelah itu dibutuhkan soliditas dalam parlemen. Karena itu Golkar harus keluar dari KMP," ujarnya. "Kami tidak menuntut pembubaran KMP, kami minta Golkar keluar dari KMP," kata Agung.

Sikap kubu Agung Laksono berbeda dari kubu Aburizal Bakrie yang tetap menempatkan Golkar di KMP. Menurut Bendahara Umum Golkar versi Munas Bali, Bambang Soesatyo, kalau ada pihak atau kelompok yang memaksa Golkar menjadi bagian pemerintahan, maka patut dipertanyakan motifnya.

Menurut Bambang, bisa jadi kelompok itu memiliki motif untuk menutupi konspirasi jahatnya kepada rakyat dan negara. "Kemungkinan kedua, bisa jadi ada oknum Golkar yang masih bermimpi jadi menteri dan berharap ada reshuffle kabinet sehingga ngotot memaksakan kehendak agar Golkar kembali menjadi hamba kekuasaan, demi kepentingan pribadi-pribadi namun mengatasnamakan kepentingan partai," tuturnya.

Namun Agung membantah tudingan dirinya mengincar posisi menteri dalam kabinet kerja Jokowi-JK. "Itu (masuk kabinet) bukan yang urgent, saya juga tidak mau (jadi menteri). Kami tidak ada niatan dan bukan menjadi incaran. Kami mendukung pemerintahan," kata di kantor DPP Golkar, Jumat. (Tribunnews/fer/zul)