Perlu Pengawalan Anggaran Ke Daerah

Hal ini ditegaskan Ketua Badan Anggaran, DPR-RI, Dr. Hary Azar Aziz, saat bersama wakil ketua komisi XI DPR-RI, Drs. Melchias Markus Mekeng, melakukan tatap muka dengan Bupati Sikka, Drs. Sosimus Mitang, Wakil Bupati Sikka, dr. Wera Damianus, MM, bersama jajaran pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), staf ahli, camat, Sekretaris Daerah (Sekda), dan para asisten, di Aula Setda Sikka, Jumat (19/3/2010) malam.

Hary menegaskan hal ini, karena disinyalir, terdapat beberapa keputusan penganggaran yang berbeda antara keputusan dalam sidang paripurna DPR, dengan realisasi penyaluran anggaran hingga ke tingkat bawah.

"Kami sedang mengupayakan untuk diadakan sebuah lembaga, yang akan berfungsi sebagai Bapenas Mini, untuk mengawal penyaluran anggaran dari pusat, sampai ke tingkat kabupaten-kota. Karena yang kita mau adalah, setiap rupiah yang kita putuskan untuk dikeluarkan, harus dapat membawa dampak positif bagi masyarakat, yakni jumlah anggota masyarakat miskin menjadi berkurang, karena tingkat ekonominya meningkat," tegas Aziz.


Ditegaskan pula, pemerintah kabupaten-kota,yang tentunya melalui SKPD-SKPD sebagai pengguna anggaran, juga harus dapat melakukan pengelolaan anggaran yang diperoleh dari Dana Alokasi Umum (DAK), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan memberikan laporan penggunaan anggaran sesuai dengan sasaran dan tepat waktu, sehingga alokasi DAK dan DAU dari pusat, tidak dipangkas setiap tahun.

"Menurunnya dana DAK dan DAU yang dialokasikan untuk daerah kabupaten-kota, selain karena adanya pemekaran daerah kabupaten-kota yang baru, tetapi juga dikarenakan laporan pengguanaan uang dari kabupaten/kota yang bersangkutan tidak tepat waktu, dan tidak sesuai," jelasnya.(*)