Dialog Tentang Monolog

Monolog Butet ini memunculkan kontroversi. Oleh sebagian pihak, monolog itu dianggap punya muatan politis dan karena itu tidak pantas dipertontonkan atau disandingkan dengan paparan visi-misi Mega-Prabowo. Namun selain nada sumir semacam itu, ada yang menilainya sebagai ekspresi yang wajar dari seorang seniman.

Kontroversi itu, hemat saya, berakar bukan terutama pada masalah politis atau tidak, wajar atau tidak wajar, melainkan  pada masalah hermeneutika, yakni hubungan antara tekstualitas monolog sebagai buah kreativitas seniman Butet dan konteks politik. Karena itu pertama- tama yang patut dipersoalkan adalah apakah monolog Butet otonom secara tekstual dalam politik? Atau apakah dengan memenuhi permintaan Megawati-Prabowo  -- salah satu paket dalam pilpres (pemilihan presiden) ini, independensi Butet sebagai seniman dikebiri secara politis?


Teks - Konteks

Di antara para seniman Indonesia, Butet sangat intensif menjelajah dunia monolog. Kalau seniman Van Gogh atau Affandi menggunakan cat dan kuas untuk menyampaikan kritik dalam lukisan-lukisannya, maka Butet menggunakan panggung pentas untuk  ber-monolog, menyampaikan kritik. Dalam kemasan tekstual yang lucu dan penuh sindiran, monolog Butet tidak jarang mengritik dan menertawakan kebobrokan yang telah dan sedang menghimpit negeri ini. Lewat meniru-niru gerak atau suara seorang pejabat misalnya, Butet tidak hanya menghadirkan monolog sebagai monolog atau seni sebagai seni, melainkan lebih dari itu memediasi, menghantar dan menjembatani publik penikmat kepada kesadaran serta identifikasi yang intens terhadap keadaan yang sebenarnya yang tengah dihadapi bangsa ini.

Penjembatanan ini dimungkinkan bukan terutama oleh karena bentuk artistik yang diperankan, melainkan karena keterlibatan tekstual monolog dalam konteks riil yang dihadapi. Keterlibatan semacam itu mengandaikan dua hal. Pertama, ada stimuli yang datang dari konteks sosial tertentu. Kedua, stimuli-stimuli itu telah diapropriasi secara selektif menjadi bagian yang inheren dari kreativitas seorang seniman dan kemudian karena itu menjadi hal yang personal-habitual baginya.

Itulah yang menyebabkan bahwa sekalipun sebuah teks dipengaruhi oleh sesuatu yang lain di luarnya, ia tetap memiliki otonomi sebagai teks. Teks sebagai teks merupakan buah dari proses kreatif sang seniman dalam hal olahan renung, intuisi, kepekaan seni dan nurani kesenimannya dan karena itu otonom terhadap konteks. Sekalipun yang dikritik dalam monolog Butet adalah masalah hutang peninggalan pejabat negara, kritik sebagai kritik tetap ada dalam wilayah subyektivitas Butet, yakni kebebasan berkreasi.

Lain lagi, sekalipun pasangan Megawati-Prabowolah yang meminta Butet untuk membawakan monolog dalam acara Deklarasi Pemilu Damai, monolog sebagai monolog sama sekali tidak berurusan secara tekstual dengan Megawati-Prabowo, apalagi untuk menyinggung pasangan capres-cawapres yang lain. Menyatakan bahwa Butet tidak pantas bermonolog dalam Deklarasi Pemilu Damai sama artinya dengan melanggar otonomi berkesenian Butet.

Otonomi tekstual ini dapat menjelaskan mengapa untuk memahami sebuah teks seorang penafsir perlu melewati proses mediasi yang terus-menerus, antara kini dan masa lampau. Seperti teks itu sendiri, penafsir juga selalu dikondisikan secara historis dan konteks kekiniannya pun menentukan bagaimana ia memahami sebuah teks. Pada saat yang sama, konteks kekinian penafsir juga mempengaruhi sikapnya terhadap masa lalu. Membaca masa lalu tergantung pada penilaian tertentu terhadap sejarah pada saat ini. Secara simultan, pemahaman kita terhadap lingkungan saat ini dipengaruhi oleh apa yang kita buat terhadap masa lalu.

Proses mediasi yang terus-menerus itu sangat membantu, selain untuk menyelami makna teks yang sesungguhnya, juga untuk menghindarkan seseorang dari keterjebakan dalam kesalahan cathaconic. Kesalahan cathaconic adalah kesalahan mengadili atau menilai teks dengan kategori-kategori asing. Dalam kesalahan ini, seseorang lebih dipengaruhi oleh kategori-kategori subyektif yang dikenal atau dimilikinya dan sama sekali tidak peduli pada teks secara obyektif. Membaca monolog Butet dengan kaca mata politik sama halnya dengan menyatakan bahwa Butet sedang berpolitik, padahal dia sedang bermonolog.

Lebih dari itu, dengan proses mediasi yang terus-menerus seseorang  lebih dimungkinkan untuk memiliki apa yang dalam sosiologi disebut 'imajinasi sosiologis' terhadap teks. Imajinasi sosiologis adalah kemampuan imajiner untuk melihat pelbagai fenomen sosial tidak hanya dari sudut pandang tunggal, tetapi secara lebih luas dari pelbagai perspektif. Tanpa imajinasi sosiologis ini, teks mudah direduksi ke dalam kepentingan subyektif tertentu. Seseorang akan begitu mudah menafsir monolog Butet semata sebagai corong kepentingan Megawati- Prabowo karena  frame yang dipakainya adalah semata politik.  

Mereduksi teks secara serampangan ke dalam kepentingan subyektif  bisa dianggap sebagai penyerobotan atas wilayah atau otonomi sebuah teks. Hal penyerobotan ini secara tidak langsung berujung pada masalah penghormatan terhadap hak berkreasi pencipta teks. Kebebasan berkreasi, dalam evolusi peradaban manusia yang memakan waktu lama, hampir 16 abad, akhirnya disepakati oleh dunia sebagai salah satu sumber hak kemartabatan yang mencirikhasi manusia. Maka wilayah kebebasan berkreasi ini lalu 'disuci'-kan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai hak asasi setiap makhluk yang bernama manusia itu. Dimensi paling berharga dari manusia dalam kebebasannya untuk berkreasi, mengambil keputusan menurut nuraninya, inilah hendak dijaga nilainya dengan formulasi hukum internasional agar dihormati oleh siapapun, baik lembaga kuasa, institusi masyarakat maupun negara. Karena itu membatasi ruang gerak Butet dengan mempersoalkan kepantasan monolognya  sama halnya dengan melanggar hak asasi manusia Butet, yakni hak berkreasi.

Jelas di sini bahwa wilayah kebebasan berkreasi menjadi wilayah subyektivitas manusia -- kalau mau dilawankan dengan dimensi sosial manusia. Sosiolog Max Weber memberi cara untuk memahami subyektivitas individu dalam realitas sosial dengan metode verstehen, pemahaman subyektivitas seseorang lewat tindakan- tindakan yang coba dimengerti dampak sosialnya. Butet melalui monolognya telah menyerukan  kritik atas realitas sosial yang sedang dihadapi bangsa ini dan jika ini dilihat dan dimengerti dengan cukup bening, maka itu bisa sangat kontributif bagi perjalanan bangsa ini, terutama bagi para capres-cawapres yang sedang maju dalam pilpres ini. 


Dialog dengan Monolog

Teks yang otonom memang menidakkan intervensi dari luar. Namun ketiadaan intervensi itu tidak berarti tidak ada pula relasi antarteks (intertekstualitas), antara teks yang satu dan teks yang lain, antara monolog dan politik. Antara teks yang satu dan teks yang lain bisa terbangun simbiosis yang mutual melalui jalur dialog antarteks. Dalam simbiosis itu yang terjadi adalah kesalingan memperkaya, memberi perspektif. Memutlakkan sebuah teks sambil mengabaikan teks yang lain tidak hanya berujung pada fanatisme tekstual yang sempit dan dangkal, tetapi lebih dari itu berakibat pada kemiskinan menilai teks. Sebaliknya, dengan men'dialog'-kan sebuah teks dengan teks yang lain, seseorang dengan gampang masuk dalam suatu ruang pertimbangan dan penilaian yang utuh dan seimbang, tidak terpecah-pecah atau terkotak-kotak.

Melibatkan monolog Butet dalam Deklarasi Pemilu Damai bisa dibaca dalam konteks ini. Di satu sisi, monolog yang dibumbui dengan kritik atas situasi aktual di Indonesia bisa memberikan political insight, tidak hanya kepada para capres-cawapres, tetapi juga kepada publik penikmat monolog. Di sisi lain, dengan dibumbui dengan satu peran artistik, seperti monolog Butet visi, misi dan komitmen politik capres-cawapres barangkali lebih mudah untuk dicerna, ditangkap dan diingat publik.

Tanpa adanya dialog semacam itu, kita akan cenderung terperangkap dalam tumpukan pendapat atau program yang kurang lebih sama (berputar-putar) karena tidak ada alternatif lain yang bisa menunjukkan dan membuktikan bahwa pendapat atau program itu layak untuk diteruskan atau dibuang. Dapat dikatakan bahwa dalam politik, dialog, termasuk dialog antarteks menjadi imperatif yang memungkinkan terciptanya kehidupan yang demokratis. Bagi seorang yang mengaku demokrat, dialog tentu bukan hal yang sepeleh. Inilah yang membedakan dia dari seorang diktator yang lebih suka 'monolog' daripada dialog. *

Wartawan, Pendiri Komunitas  Sastra 'Ko'o Fai - Nuwa Muri' Ende