Ini Tuntutan Masyarakat Pulau Komodo Tolak Tutup Komodo, Minta Gubernur NTT Batalkan

Ini Tuntutan Masyarakat Pulau Komodo Tolak Tutup Komodo, Minta Gubernur NTT Batalkan

Laporan Reporter POS--KUPANG.COM, Servatinus Mammilianus

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO- Masyarakat Pulau Komodo dalam aksinya pada Hari Rabu (17/7/2019) menolak rencana pemerintah untuk menutup pulau tersebut dan rencana memindahkan sebagian atau seluruh penduduknya.

Beberapa tuntutan yang dibacakan di dalam gedung DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) itu, yakni pertama menuntut Gubernur NTT untuk segera membatalkan rencananya untuk menutup Pulau Komodo dan memindahkan sebagian ataupun seluruh penduduk.

Dua, menuntut Presiden Jokowi untuk segera mencabut kembali pernyataan dukungannya terhadap rencana penutupan Pulau Komodo.

"Tiga, menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas model pengembangan pariwisata di Kampung Komodo yang berpihak pada kepentingan masyarakat," kata Kordinator Lapangan (Korlap) aksi penolakan hari itu, Ihsan Abdul Amir.

• Penutupan Sewenang- Wenang Pulau Komodo Menghilangkan Mata Pencaharian Masyarakat

• VIDEO: Warga Tolak Penutupan Pulau Komodo. Lho Kenapa?

Dia membacakan pernyataan sikap itu di hadapan Ketua DPRD Mabar Blasius Jeramun yang saat itu didampingi anggota DPRD Blasius Janu.

Keduanya menerima 20 orang utusan peserta aksi yang datang ke gedung DPRD hari itu.

Butir keempat dalam pernyataan sikap peserta aksi, yakni menuntut pihak BTNK untuk berpihak pada kepentingan masyarakat Komodo di samping menjalankan Tupoksinya sebagai badan konservasi.

"Demikian tuntutan ini kami sampaikan," kata Ihsan, menutupi pembacaan pernyataan sikap.(*)