Ribuan ASN Di Sikka Kehilangan TPP Rp 38 Miliar

Ribuan ASN  Di  Sikka Kehilangan  TPP  Rp 38  Miliar

POS-KUPANG.COM |  MAUMERE- Ribuan orang Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  di  Kabupaten  Sikka, Pulau  Flores, siap-siap  menerima   kekecewaan.

 Tujuh  fraksi  di  DPRD  Sikka  mewacanakan penghentian tunjangan perbaikan penghasilan  (TPP) 2020  dalam  pemandangan umum fraksi  di DPRD atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2020.

Anggota  Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Filario Charles Betrandi,   menyatakan program beasiswa untuk mahasiswa Sikka   belum dianggarkan dalam KUA PPAS tahun 2020.  PAN  menyarankan pemerintah meninjau kembali  TPP Rp 38 miliar.  

• Tiga Kota Terdingin di NTT Saat Ini, Suhu Capai 10 Derajat Celsius

Dana  ini, menurut PAN,  dapat  dialihkan mendukung pemberian hibah, penyediaan sarana air minum  Rp 9 miliar, Kartu Sikka Sehat kepada  29 ribu masyarakat miskin  Rp 9 miliar dan beasiswa  mahasiswa miskin Rp 16 miliar.

“Paparan    Bupati  Sikka  menyatakan banyak   visi dan misi   Bupati Sikka  belum dianggarkan dalam KUA – PPAS tahun 2020.  Kinerja ASN juga rendah.  Pemerintah pertimbangkan dan tinjau kembali pemberian  TPP Rp 38 miliar lebih untuk mendukung visi misi Bupati Sikka,” kata  Filario  Charles.

Jurubicara Fraksi Partai Gerindra, Fabianus Toa, mengatakan  kontrakdiktif jika   kinerja ASN   rendah  diberikan TPP.  Fabi membeberkan nomenklatur  pembahasan APBD 2017  adalah tunjangan kinerja tetapi berubah menjadi TPP.

• Pemuda Mabuk Aniaya Warga di Oebobo, Tak Terima Ditegur Korban

“TPP  dihapus, anggaranya dialihkan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat seperti bantuan beasiswa   bagi  mahasiwa dari keluarga kurang mampu dan mahasiswa berprestasi,” kata  Fabianus Toa.

Jurubicara Fraksi PDIP, Stef Sumandi, minta pemerintah meninjau kembali TPP kepada ASN.

“Rencana awal tunjangan  diberikan berdasarkan kinerja, tetapi  pelaksanaanya  menjadi tunjangan perbaikan penghasilan,” beber Stef  Sumandi.

Ia menegaskan, ASN dibayar bukan berdasarkan kinerja, melainkan menjadi beban tetap yang dibayar dengan nominal yang sama setiap bulan.

“Wajar pelayanan publik  oleh aparatur menjadi  masalah dalam RPJMD Kabupaten Sikka. Saran fraksi anggaran Rp 38 miliar lebih  dialihkan untuk kepentingan beasiswa dan pemenuhan insentif guru swasta, tenaga kesehatan dan tenaga honor lain agar mencapai UMR  dalam APBD tahun 2020,"  ujar Stef Sumandi.  (Laporan  wartawan  pos-kupang.com, eginius mo’a).