Sidang Paripurna DPRD NTT Diskors, Pimpinan Fraksi Pertanyakan Ketidakhadiran Gubernur dan Wagub NTT
Dia mengatakan, ada dana Rp 32 miiar lebih di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTT yang hilang.
Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Sidang Paripurna DPRD NTT Diskors , Pimpinan Fraksi Pertanyakan Ketidakhadiran Gubernur dan Wagub NTT
POS-KUPANG.COM|KUPANG -- Sidang paripurna DPRD NTT sempat diskor sekitar 15 menit karena sejumlah pimpinan fraksi di DPRD mempertanyakan ketidakhadiran Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) NTT.
Pantauan POS-KUPANG.COM, Selasa (18/6/2019), sekitar pukul 10.30 wita, rapat paripurna ini dipimpuan Wakil Ketua DPRD NTT, Yunus Takandewa didampingi Wakil Ketua, Gabriel Beri Binna.
Hadir Sekda NTT, Ben Polo Maing dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov NTT.
Sidang dengan agenda penyampaian hasil pembahasan komisi-komisi DPRD NTT terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2018.
• VIDEO : Pria asal Sumba Timur, NTT Ini Tewas Setelah Nekat Melompat ke Laut Dari Atas KMP Inerie II
• Argentina Jadi Juru Kunci Grup, Ini Hasil Lengkap dan Klasemen Copa America 2019
• Kamu Tak Bisa Berhenti Makan? Coba 5 Trik Ini Agar Mudah Kenyang dan Tak Makan Berlebihan
• AC Milan Diperkuat Paolo Maldini dan Zvonimir Boban, Ini Jabatan Sebelumnya
Ketua Fraksi PDIP DPRD NTT , Gusti Beribe mempertanyakan ketidakhadiran gubernur dan wagub NTT.
Menurut Gusti, apa yang disampaikan itu menyangkut kehormatan lembaga.
"Sidang ini sudah dijadwalkan oleh Banmus dan apabila gubernur dan wakil gubernur NTT tidak hadir maka ini sebagai bentuk pengabaian terhadap keputusan DPRD dan agenda yang sudah ditetapkan," kata Gusti.
Ketua Fraksi PKB, Yucun Lepa mengatakan, penyampaian laporan pembahasan komisi sebenarnya bisa disampaikan.
"Kita bahas di komisi saja ada anggaran yang bisa hilang," kata Yucun.
Dia mengatakan, ada dana Rp 32 miiar lebih di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTT yang hilang.
Atas masukan dari ketua -ketua fraksi itu, maka Yunus Takandewa mengetuk palu tanda sidang diskor.
Ketua Fraksi Partai Golkar, Hugo Rehi Kalembu mengatakan, kehadiran Sekda NTT sudah mewakili, namun kedepan dalam sidang-sidang paripurna harus dihadiri gubernur dan wagub.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)
