DJP Nusra dan Kemenkumham Tanda Tangan MoU, Simak Lima Poin Penting

Pihak Direktorat Jenderal Pajak ( DJP) Nusa tenggara dan Kemenkumham tanda tangan MoU, Simak Lima Poin Penting

Penulis: Yeni Rachmawati | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/Yeni Rachmawati
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham, Asep Syarifudin, memberikan cinderamata kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Tri Bowo, usai melakukan penandatangan MoU, Senin (17/6/2019). 

Pihak Direktorat Jenderal Pajak ( DJP) Nusa tenggara dan Kemenkumham tanda tangan MoU, Simak Lima Poin Penting

POS-KUPANG.COM | KUPANG - MoU yang dilaksanakan DJP Nusra dan Kemenkumham Provinsi NTT ini juga dilakukan di seluruh Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah DJP Nusra, Tri Bowo, Senin (17/6/2019), berharap apa yang dilakukan ini, DJP bisa lebih leluasa terhadap wajib pajak yang tidak patuh dengan pajaknya.

KPK Sambangi Pemkab Flores Timur, untuk Apa Ya?

Ia menyebutkan nota kesepahaman tersebut mengatur ruang lingkup kerjasama yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu kerjasama dalam pertukaran data dan/atau informasi oleh kedua belah pihak.

Kerja sama dalam penitipan penanggung pajak yang disandera pada Rumah Tahanan Negara dalam rangka penagihan pajak degan surat paksa.

DJP Nusra dan Kemenkumham Lakukan MoU, Ini Harapannya

Kerja sama dalam kegiatan intelijen terhadap wajib pajak, penanggung pajak dan.atau orang asing.

Kerja sama dalam pengawasan dan upaya penegakan hukum pidana dan/atau administrative falam lingkup tugas dan fungsi kedua belah pihak.

Kerjasama dalam pelatihan dan penyuluhan di bidang perpajakan, pemasyarakatan dan keimigrasian yang diperlukan oleh kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman tersebut berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Teknis dari kerjasama-kerjasama yang tertuang dalam Nota Kesepahaman akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama oleh Pejabat pada Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis yang ditunjuk oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggar Timur.
Sinergi yang baik antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan hal yang penting demi tercapainya tujuan dan fungsi masing-masing pihak demi Indonesia yang lebih baik. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved