Marthen Ingatkan Pemindahan CPNS Anak Pejabat Jangan Sampai Kangkangi Regulasi
Anggota DPRD Kabupaten TTS yang juga Ketua DPC Hanura, Marthen Tualaka menyoroti pemindahan 6 dokter CPNS, tiga di antaranya berstatus anak pejabat
Penulis: Dion Kota | Editor: Adiana Ahmad
lihat foto
Marthen Ingatkan Pemindahan CPNS Anak Pejabat Jangan Sampai Kangkangi Regulasi
Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Dion Kota
POSKUPANG. COM | SOE- Anggota DPRD Kabupaten TTS yang juga Ketua DPC Hanura, Marthen Tualaka menyoroti pemindahan 6 dokter CPNS yang tiga di antaranya berstatus anak pejabat dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten TTS, Jumat (24/5/2019) di gedung DPRD Kabupaten TTS.
Marthen juga menyoroti dokter Yusri Selan yang berstatus CPNS dan notabenenya anak Sekda TTS yang diangkat menjadi Plt Kepala Puskesmas Nule.
Menurutnya, kebijakan untuk memindahkan tenaga dokter CPNS dan mengangkat dokter CPNS menjadi kepala puskesmas yang notabenenya belum memenuhi syarat struktur dan fungsional sebagai suatu penyimpangan.
Ia mengingatkan Bupati TTS Egusem Piether Tahun untuk profesional dalam pengelolaan birokrasi di Kabupaten TTS.
• Hampir Semua Siswa di SMAS Nesi dari Keluarga Miskin, SPP Rp 50 Ribu Per Bulan
Jangan sampai hanya karena kepentingan anak-anak pejabat lalu regulasi dikangkangi. Tetapi jika menyangkut masyarakat kecil yang jauh dari kekuasaan regulasi ditegakkan.
" Kalau aturan mengamatkan harus 100 persen dan golongan sekian persen baru dipindahkan harus ditaati aturan. Demikian sewajarnya dalam mengelola demokrasi di daerah ini. Jangan sampai muncul images negatif masyarakat terhadap pemerintah," sorot Marthen .
Selain itu, Marthen juga menyoroti beredarnya surat edaran pemerintah daerah untuk melakukan rasionalisasi anggaran kegiatan di sejumlah OPD.
Hal ini dinilai sangat membebani OPD dalam merealisasikan kegiatan di 2019. Rasionalisasi tersebut juga dinilai menghambat pelaksanaan program yang sudah dibahas dan ditetapkan pemerintah dan DPRD dalam APBD induk 2019.
• Disebut Masuk dalam Tim, Otto Hasibuan Pastikan Tak Jadi Pengacara Prabowo-Sandi
" Kita minta penjelasan dari bupati terkait alasan rasionalisasi dan untuk apa anggarannya," tanya Marthen.
Menyikapi sorotan tersebut Bupati TTS Egusem Piether Tahun membenarkan jika saat ini pemerintah sedang ancang-ancang untuk melakukan rasionalisasi. Hal ini dilakukan untuk menutupi defisit anggaran senilai 73 Miliar lebih, kebutuhan CPNS 5 Miliar dan pembiayaan kegiatan yang belum dianggarkan dalam APBD induk 2019.
Sedangkan untuk pemindahan 6 dokter CPNS, Bupati Tahun menjelaskan, pemindahan tersebut dilakukan atas dasar kebutuhan dan tuntutan pelayanan kesehatan.
Selain itu, pemindahan tersebut tidak secara serta merta tetapi sudah melalui proses persetujuan Kementerian Kesehatan dan Kemenpan dan RB.
• dr. Unedo Sebut Wanita Perokok Punya Potensi Besar Kena Kanker Serviks
Untuk pengangkatan dokter Yusri Selan yang berstatus CPNS sebagai kepala Puskesmas Nule sedang ditinjau kembali.
"Saya tegaskan, kalau pemindahan dokter CPNS dari tempat penempatan lama ke tempat baru karena alasan kebutuhan dan pelayanan kesehatan. Semuanya sudah melalui proses persetujuan sampai ke tingkat kementerian kesehatan dan Kemenpan RB," jelas Bupati Tahun. (*)
