Perbaiki Kualitas Demokrasi di NTT, Media Diharapkan Mampu Mengangkat Persoalan Publik

Untuk Perbaiki Kualitas Demokrasi di NTT, Media Diharapkan Mampu Mengangkat Persoalan Publik

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Dalam rangka memperbaiki kualitas demokrasi khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), media massa diharapkan mampu mengangkat berbagai persoalan publik termasuk yang bersinggungan atau berkaitan dengan isu indeks demokrasi.

Pasalnya, ada banyak kasus yang terekam di ingatan dan catatan publik namun tidak diekspos secara mendalam oleh media.

• Situng KPU, Jawa Tengah, Jokowi-Maruf 77,13 Persen, Prabowo-Sandiaga 22,8 Persen

Perwakilan Tim Pokja IDI NTT Ady E Mandala mengatakan tim BPS dan Pokja IDI dalam menyusun penilaian terhadap Indeks Demokrasi Indonesia berusaha berusaha untuk mengikuti kejadian yang bersinggungan dengan indeks demokrasi khususnya di koran sebagai langkah kodifikasi pemberitaan media massa. Untuk Provinsi NTT, Harian Umum Pos Kupang dipilih menjadi sumber data kodifikasi media.

Oleh karena itu, dalam rangka memperbaiki kualitas demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pos Kupang sebagai sebuah media massa mainstream diharapkan untuk terus mengekspos persoalan publik terutama yang berkaitan dengan indeks demokrasi.

"Semoga ini bisa dijadikan input, karena Pos Kupang masuk dalam Pokja dan juga menjadi mitra kerja IDI terutama dengan BPS, kita harap mengikuti persis kejadian di masyarakat terutama yang berhubungan dengan IDI sehingga semakin banyak termuat di media semakin lebih baik," ujar Ady.

• Aa Gym Berduka, Sang Ibunda Meninggal Dunia, Ustadz Yusuf Mansur Ajak Sholat Ghaib di Istiqlal

Lebih jauh Ady menjelaskan, untuk persoalan persoalan atau kasus yang tidak terekam media, maka diharapkan stakeholder lain seperti LSM dan masyarakat dapat menyampaikannya secara tertulis kepada BPS untuk memperkaya proses penyusunan IDI Provinsi NTT.

"Tetapi yang membanggakan di forum ini, teman-teman aktif menyampaikan banyak kasus yang tidak terekspos di media tapi disampaikan, jadi kita sepakat kasus yang diketahui bisa disampaikan secara tertulis kepada BPS untuk melengkapi pemberitaan," katanya.

Tim Pokja Indeks Demokrasi NTT sendiri terdiri dari gabungan unsur pemerintah, akademisi serta masyarakat, diantaranya Ketua BPS NTT Maritje Pattiwaellapia dan tim BPS, Ady E Mandala (Kesbangpol), dr Ahmad Atang (Akademisi UMK), dr John Tuba Helan (Akademisi Undana), dr Maria Theresia Geme (Akademisi UNWIRA).

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu, review surat kabar lokal, review dokumen (Perda, Pergub, dll), Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara mendalam. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)