Warga tak Perlu Takut Laporkan Pelanggaran Pemilu ke Media

arga masyarakat di NTT umumnya dan Kabupaten Kupang khususnya tidak perlu takut melaporkan dugaan pelanggaran pemilu ke media. Kekuatiran bahwa nama p

Warga tak Perlu Takut Laporkan Pelanggaran Pemilu ke Media
POS KUPANG.COM/: Edi Hayong
Kegiatan workshop oleh Bawaslu Kabupaten Kupang terkait pengawasan partisipatif di Hotel Aston Kupang, Jumat (22/3/2019) 

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Edi Hayong

POS KUPANG.COM I KUPANG--Warga masyarakat di NTT umumnya dan Kabupaten Kupang khususnya tidak perlu takut melaporkan dugaan pelanggaran pemilu ke media. Kekuatiran bahwa nama pelapor akan diketahui akan dijaga karena wartawan bekerja dilindungi Undang-Undang (UU) tentang Pers.

Dalam UU Nomor 40 tahun 1999 ada pasal yang mengatur soal hak menolak membuka identitas pelapor.

Demikian disampaikan Wakil Pemimpin Redaksi (Wapemred) Harian Pagi Pos Kupang, Hasyim Ashari, ketika menjadi salah satu nara sumber pada workshop yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Kupang di Hotel Aston Kupang, Jumat (22/3/2019).

Hasyim menjawabi pertanyaan peserta terkait kekuatiran pelapor yang namanya akan diketahui dari obyek laporan.

Menurut Hasyim, kalangan media ketika memberitakan suatu berita akan mempertimbangkan banyak aspek termasuk melindungi nara sumber.

Khusus terkait pelaksanaan pemilu tentu banyak ditemukan dugaan pelanggaran dan para pihak yang menjalankan tugas sebagai pengawas partisipatif boleh menyampaikan laporan kepada wartawan. Dalam UU Pers sudah jelas mengatur soal hak tolak sehingga warga tidak perlu takut.

Pengumuman SNMPTN 2019 di pengumuman.snmptn.ac.id, Ini 12 Link Perguruan Tinggi

"Silahkan laporkan melalui wartawan. Jangan takut melapor setiap pelanggaran. Dalam UU 40 ada namanya hak tolak membuka kecuali pengadilan minta maka saat itu dibuka. Putusan hakim yang membuka suara wartawan dan sepanjang itu tidak diminta maka wartawan berhak melindungi nara sumber.  Sepanjang untuk kepentingan umum kita lawan," tegas Hasyim.

Sementara Alfridus Dari yang mewakili Dekan FISIP Undana selaku nara sumber dari kalangan akademisi mengatakan, kalangan kampus juga bagian dari elemen masyarakat yang berkewajiban mensukseskan pemilu.

Upaya yang telah dilakukan adalah mempersiapkan para mahasiswa karena 50 persen merupakan usia milenial yang juga pemilih pemula. Untuk itu, katanya, kalangan kampus mengundang KPU untuk sosialisasi guna membantu penyelenggara menjadi corong bagi rekan-rekan sejawatnya.

"Kami berikan pendidikan politik terutama mengantisipasi adanya berita hoax yang menyesatkan. Kami memberikan masukan kepada mahasiswa untuk menjaga pelaksanaan pemilu agar berjalan baik dan sukses," katanya.

Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang, Marthoni Reo dalam sambutannya menegaskan, pelaksanaan workshop ini sesungguhnya untuk memperkuat peran setiap stakeholder dalam mengawal tahapan pemilu.

Bawaslu selaku penyelenggara pengawas memiliki keterbatasan dalam memantau seluruh tahapan. Untuk itu, kata Marthoni, pengawasan partisipatif menjadi penting dengan melibatkan setiap unsur dan elemen lainnya.

Workshop ini dibuka Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang, Marthoni Reo, S.H, dengan nara sumber dari tokoh agama dari Sinode GMIT, Pdt. Yahya, mewakili media, Hasyim Ashari yang juga Wapemred Harian Pagi Pos Kupang, dari akademisi, Alfridus Dari, mewakili Dekan Fisip Undana dengan moderator, Maria Yulita Sarina. Para peserta yang dihadirkan, tokoh agama, unsur pemuda, unsur perempuan, kalangan media, tokoh masyarakat, OKP. (*)

Penulis: Edy Hayong
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved