Sudah 540 PMI NTT Non Presodural Dicekal
Sudah 540 calon PMI non prosedural selama bulan Januari sampai 12 Maret 2019, dicekal
Penulis: Eugenius Moa | Editor: Adiana Ahmad
Sudah 540 PMI NTT Non Presodural Dicekal
Laporan wartawan POS-KUPANG.COM, Eginius Mo’a
POS-KUPANG.COM, MAUMERE- Sejak diberlakukanya moratorium pengiriman calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), telah dicekal 540 calon PMI non prosedural selama bulan Januari sampai 12 Maret 2019.
“Sekarang mereka makin cerdas. Kalau ditanya, mereka mengatakan tidak bekerja, tetapi mau kunjungi keluarga yang akan bikin hajatan. Namun diinterogasi lebih lanjut tidak bisa menjelaskan,” beber Kepala Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi NTT, Sisilia Sona, Kamis (14/3/2019) di Maumere.
Sisilia hadir mengikuti peresmian Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (LTSA PPPMI) Sikka. Lembaga ini untuk menjangkau pelayanan di wilayah Pulau Flores dan Lembata.
• Turun dari Kapal, Dua Pekerja Migran Indonesia Masuk RSU Maumere
• BPJS Ketenagakerjaan Lindungi 1.613 Pekerja Migran Indonesia Asal NTT
Kebijakan moratorium,kata Sisilia, masih salah dimaknai tidak boleh lagi mengirim PMI ke luar negeri. Padahal lapangan pekerjaan belum cukup tersedia menyerap seluruh angkatan kerja di NTT.
“Boleh berangkat keluar dari NTT, tetapi harus punya kompetensi. Kalau 14 kejuruan, calon tenaga kerja dilatih sebelum berangkat. Calon pekerja harus dilatih dan punya sertifikasi kompetensi profesi. Pintu keberangkatan melalui NTT,” tegas Sisilia.
Pengalaman selama ini, PJTKI yang merekrut tenaga kerja menjanjikan dilatih di Surabaya, Medan, Batam, Jakarta. Apakah mereka dilatih dengan bakik dan benar, kita belum tahu.
“Di NTT kita punya dua BLKLN. Mereka latih PMI ke Malaysia ke Hongkong. Sore ini dimulai pelatihan untuk 20 orang PMI ke Malaysia dan ke Hongkong,” ujar Sisilia.
Mantan Kepala Kesbangpol NTT minta masyarakat menyambut baik kebijakan moratorium bukan membatasi bekerja di luar negeri. Namun semata-mata melindungi PMI dan hak-haknya ketika kerja di luar negeri.
Sisilia mendampingi Wakil Gubernur NTT melakukan kunjungan ke Malaysia beberapa waktu lalu bertemu beberapa pengusaha Malaysia. Mereka berniat membangun BLKLN di NTT. Syaratnya pemerintah menyediakan lahan sedangkan seluruh fasilitas disiapkan pengusaha.
• Inilah Kisah Kelam Seorang Pekerja Migran Indonesia di Taiwan
“Sudah terbukti di Propinsi NTB. BLKLN sudah dibangun. Tanggal 26 Maret direncanakan peresmiannya,” ujar Sisilia.
Ia mengatakan, pencegahan pemberangkatan PMI non prosedural harus dilakukan sampai ke tingkat desa. Pada bula April diadakan workshop ketenagakerjaan tingkat provinsi menghadirkan semua Ketua DPR dan bupati. Forum ini akan merancang desain ketenagakerjaan kita lima tahun kedepan.
“Apa yang harus kita lakukan.Kita akan bagi habis tugas mulai dari gubernur sampai kepala desa,” kata Sisilia.(*)