KPK Nilai Tujuh Bukti yang Diajukan Irman Gusman Bukan Novum, Ini Harapannya untuk MA

KPK Nilai Tujuh Bukti yang Diajukan Irman Gusman Bukan Novum, Ini Harapannya untuk MA

KPK Nilai Tujuh Bukti yang Diajukan Irman Gusman Bukan Novum, Ini Harapannya untuk MA
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
Mantan Ketua DPD RI, Irman Gusman di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/10/2018). 

KPK Nilai Tujuh Bukti yang Diajukan Irman Gusman Bukan Novum, Ini Harapannya untuk MA

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah mengatakan, pihaknya berharap agar Mahkamah Agung segera memutuskan peninjauan kembali ( PK) yang diajukan mantan Ketua DPD RI, Irman Gusman.

"KPK berharap Mahkamah Agung segara memutus PK yang diajukan Irman Gusman. KPK telah menyelesaikan seluruh proses untuk menghadapi peninjauan kembali yang dilakukan oleh Irman Gusman hingga ke kesimpulan yang diserahkan pada Ketua MA melalui Ketua PN Jakpus pada 21 November 2018," kata Febri dalam keterangan tertulis, Selasa (19/2/2019).

Prabowo Sebut Kasus Ahmad Dhani Jauh dari Rasa Keadilan dan Bentuk Penyalahgunaan Kekuasaan

Secara umum, kata Febri, KPK menilai tujuh bukti yang diajukan pihak Irman Gusman, bukanlah novum atau tidak layak disebut sebagai novum.

"Sehingga, kami meyakini permintaan KPK sudah tepat agar hakim menolak PK tersebut," kata Febri.

TNI Gerakkan Warga Silawan Bersihkan Tempat Wisata

Febri menyoroti beberapa hal yang tak bisa disebut sebagai novum. Pertama keterangan Direktur CV Semesta Berjaya, Memi. Febri menjelaskan, keterangan Memi sebagai saksi telah disampaikan di persidangan dan didukung oleh bukti-bukti lain seperti bukti komunikasi, bukti rekaman pembicaraan dengan Irman, dan keterangan saksi lain.

"Kedua, untuk substansi bukti undangan pernikahan, print e-tiket, dan surat perintah setor sudah disampaikan pihak Irman Gusman di persidangan. Dan peristiwa terkait bukti-bukti tersebut juga sudah muncul di fakta persidangan, sehingga bukanlah novum," kata dia.

Ketiga, KPK menyoroti buku Menyibak Kebenaran, Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman.

Febri menjelaskan, buku tersebut tak dapat dijadikan sebagai novum. "Sebagaimana diatur pada Pasal 263 (2) KUHAP. Hal ini pun dikuatkan dengan keterangan ahli yang diajukan di persidangan PK, yang telah memberikan pendapat pada pokoknya berpendapat bahwa pendapat dari seseorang, beberapa orang ahli yang dibukukan tidak dapat dijadikan sebagai novum," ujarnya.

KPK juga menyoroti Putusan Nomor 36/PK/Pid.Sus/2015 dan Putusan Nomor 112/Pis.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst yang diajukan pihak Irman Gusman sebagai novum.

Halaman
12
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved