Pemkot Kupang Siap Terima P3K Sesuai Petunjuk Pusat

Pemkot Kupang siap menerima Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Lerja (P3K) sesuai dengan petunjuk dari pemerintah pusat.

Pemkot Kupang Siap Terima P3K Sesuai Petunjuk Pusat
POS KUPANG/YENI RACHMAWATY
Wakil Walikota Kupang, dr. Herman Man 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pemkot Kupang siap menerima Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Lerja (P3K) sesuai dengan petunjuk dari pemerintah pusat. Alokasi formasi P3K untuk Kota Kupang sebanyak 145 orang.

Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man yang dikonfirmasi, Sabtu (9/2/2019), mengatakan, Pemkot Kupang siap menerima P3K sesuai petunjuk dari pemerintah pusat.

"Ya, kita siap terima dan sesuaikan dengan petunjuk pemerintah pusat," jawab Hermanus melalui WhatsApp.

Pesona Bukit Cinta di Awal Februari

Terkait petunjuk teknis (juknis) penerimaan P3K, ia mengatakan, sudah ada dan secara teknis dikerjakan oleh penjabat Sekda.

Sebelumnya Kepala BKPPD Kota Kupang, A D E. Manafe mengatakan, alokasi formasi yang diterima dari BKN yakni Kota Kupang diberi formasi alokasi 145 orang P3K.

Bawaslu Kupang Gelar Rapat Khusus dengan Lintas Instansi Teknis, Ini yang Dibahas

"Jadi alokasi distribusi P3K yang kami dapat dari BKN ,bahwa Kota Kupang mendapat jatah 145 orang. Dari jumlah itu, tenaga guru paling banyak dari alokasi yang ada," kata Manafe.

Dia menjelaskan, dari alokasi 145 orang itu, untuk tenaga guru sebanyak 129 orang dan sisanya sebanyak 16 orang adalah tenaga penyuluh pertanian.

"Pembukaan pendaftaran sudah kita mulai dan juga pengumuman persyaratannya juga sudah kita tempel. Kita berharap para huru dan penyuluh mulai mendaftar," katanya.

Dikatakan, setelah mendaftar, BKPPD Kota Kupang menyerahkan ke BKN untuk diproses selanjutnya.

"Karena P3K ini juga harus ikut seleksi atau tes, sehingga semua persiapan sedang dilakukan," katanya.

Sedangkan kendala yang dihadapi yakni pembiayaan,karena dalam pertemuan bersama beberapa waktu lalu di Batam, masih ada pro kontra soal pembayaran gaji P3K.

"Jadi nanti kalau ada yang direkrut pusat,maka biaya atau gajinya dari APBN. Sedangkan yang direkrut oleh daerah akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved