Berita Pilpres 2019

Pengamat: Debat Capres Cawapres Pilpres 2019 Lebih Untungkan Jokowi Ketimbang Prabowo

Debat Capres Cawapres Pilres 2019 digelar Kamis 17 Januari 2019, merupakan debat perdana.

Editor: Agustinus Sape
Youtube/Capture
Capres 02 Prabowo Subianto 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Debat Capres Cawapres Pilres 2019 digelar Kamis 17 Januari 2019, merupakan debat perdana.

Debat perdana ini dipercaya bakal menguntungkan baik Capres nomor 01 Joko Widodo adat Jokowi maupun Capres nomor 02 Prabowo Subianto.

Namun, pengamat menyebut debat capres cawapres Pilpres 2019 pada Kamis (17/1/2019) lebih menguntungkan Jokowi, kenapa demikian?

Debat perdana menyangkat tema persoalan hukum, penegakan HAM, pemberantasan korupsi dan terorisme.

Baik pasangan Capres Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bakal dijui oleh 6 panelis.

Seperti dikutip Banjarmasinpost.co.id dari kompas.com, Senin (14/1/2019), pengamat politik dari The Habibie Center, Bawono Kumoro, mengatakan, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo akan lebih diuntungkan dalam debat pertama Pilpres 2019.

SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Pidato Kebangsaan Prabowo Subianto: Indonesia Menang

Kubu Prabowo Ancam Mundur dari Pilpres, Denda RP 50 Miliar & 5 Tahun Penjara Menunggu

Vanessa Angel Terlibat Prostitusi Online, Sudah Dua Kali Lakukan Transaksi di Singapura

Alasannya, sebagai petahana, Jokowi bisa menonjolkan kinerjanya di bidang hukum selama memimpin dalam 4 tahun terakhir.

Beberapa capaian itu, kata Bawono, misalnya penerbitan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, serta Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Selain itu, ia menilai, Jokowi telah memangkas regulasi panjang dan berbelit. "Ini merupakan capaian positif pemerintahan saat ini di bidang hukum. Pemangkasan regulasi-regulasi itu mendorong kenaikan ranking Indoneia di Ease of Doing Business dari peringkat 120-an menjadi peringkat 72," kata Bawono kepada Kompas.com, Senin (14/1/2019).

Ketiga, Bawono menilai, Jokowi telah melakukan bersih-bersih oknum nakal di aparatur pemerintahan melalui tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

"Dan yang paling penting, Presiden Jokowi tidak pernah melakukan intervensi hukum terhadap suatu kasus," kata dia.

Dua pasangan capres-cawapres, Joko Widodo-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menghadiri deklarasi kampanye damai di Lapangan Silang Monas.
Dua pasangan capres-cawapres, Joko Widodo-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menghadiri deklarasi kampanye damai di Lapangan Silang Monas. (KOMPAS.com/ABBA GABRILIN)

Sementara itu, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno baru akan memaparkan rencana yang akan dilakukan jika terpilih pada Pilpres 2019.

"Karena apa pun hal dijual tersebut masih bersifat rencana termasuk di bidang hukum. Yang paling mungkin dilakukan adalah melakukan kritik terhadap kebijakan petahana selama ini," kata dia.

Menurut dia, kritik yang paling mungkin dilancarkan oleh pasangan nomor urut 02 terhadap Jokowi-Ma'ruf adalah mengenai kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Meski sudah terjadi sejak April 2017 lalu, namun pelaku sampai saat ini belum ditemukan.

Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved