Berita NTT

Kasus Pencekalan di Bandara El Tari, Selfina Etidena Laporkan Satgas Nakertrans ke Polda NTT

Selfina melaporkan Plt Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT terkait pencekalan dirinya Jumat (4/1/2019) lalu.

Kasus Pencekalan di Bandara El Tari, Selfina Etidena Laporkan Satgas Nakertrans ke Polda NTT
POS-KUPANG.COM/RYAN NONG
Selfina Etidena (tengah) bersama paman dan kuasa hukumnya, Dedy Jahapay,SH (kanan) usai membuat laporan polisi di SPKT Polda NTT pada Senin (14/1/2019) sore. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Insiden pencekalan dan penelantaran Selfina Etidena (24) oleh Satgas Human Trafficking Disnakertrans Provinsi NTT di Bandara Internasional El Tari Kupang pada Jumat (4/1/2019) memasuki babak baru.

Gelinding persoalan ini berlanjut setelah Selfina bersama keluarga dan kuasa hukumnya mendatangi Polda NTT dan membuat laporan polisi pada Senin (14/1/2019) sore.

Selfina melaporkan Plt Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT dan petugas Satgas TPPO yang bertugas di Bandara El Tari Kupang pada Jumat (4/1/2019) lalu.

Selfina yang didampingi pamannya, dan Dedy Jahapay SH yang bertindak sebagai kuasa hukumnya mendatangi SPKT Polda NTT di jalan Soeharto Kota Kupang dan membuat laporan polisi pada pukul 16.00 Wita.

Mahasiswa asal Desa Pido, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor itu melaporkan Plt Kadis Nakertrans NTT dan lima anggota Satgas TPPO Nakertrans yang bertugas di Bandara dengan tuduhan kasus perampasan kemerdekaan, membuat perasaan tidak menyenangkan dan penyalahgunaan wewenang.

VIDEO: Selfina Etidena Beberkan Kronologi Pencekalan Dirinya di Bandara El Tari Kupang

Prabowo Subianto Sebut Negara Pinjam Uang hanya untuk Bayar Gaji PNS

VIDEO: Selfina Etidena Beberkan Kronologi Pencekalan Dirinya di Bandara El Tari Kupang

Dedy Jahapay SH, selaku kuasa hukum korban, kepada POS-KUPANG.COM menyatakan terlapor dituduh melanggar pasal 333 KUHP,335 KUHP dan 421 KUHP.

“Kita laporkan mereka dengan tiga pasal sekaligus yakni 333, 335 dan 421 KUHP. Itu terkait perbuatan tidak menyenangkan, perampasan kemerdekaan dan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang,” katanya kepada POS-KUPANG.COM di Ruang Direskrimum Polda NTT.

Dedy menjelaskan, tidak hanya upaya hukum secara pidana, tetapi pihaknya juga telah mempersiapkan upaya perdata untuk kasus ini.

“Bukan hanya laporan ini saja, tapi kita juga sudah rumuskan langkah perdatanya dan akan kita daftarkan Minggu depan,” paparnya.

Ia menjelaskan, pihaknya menemukan terjadi pelanggaran maladministrasi dalam kasus ini karena sesudah diinterogasi yang bersangkutan tidak menandatangani satu pun berkas yang membuktikan dan menunjukkan proses tersebut.

“Setelah ditahan habis ditelantarkan begitu saja, tanggung jawabnya dimana? Ini kan peristiwa yang mengada-ada,” ungkap Dedy.

Sebelumnya, pada Senin pagi, Ikatan Keluarga Alor (IKA) dan Kemahnuri Kupang bersama Aliansi Peduli Kemanusiaan melakukan aksi massa.

Dalam aksi ini, massa bersama dengan Selfina dan keluarga mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, DPRD NTT dan Polda NTT. Aksi berakhir di Halaman Polda NTT sekira pukul 15.30 Wita setelah perwakilan korban bertemu dengan Wadir Intel dan Wadir Reskrimum Polda NTT AKBP Anthon CN. (*)

Penulis: Ryan Nong
Editor: Agustinus Sape
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved