Berita Nasional Terkini

KPU Beberkan Alasan Menolak Revisi Visi Misi Prabowo-Sandiaga

Komisi Pemilihan Umum (KPU) membeberkan alasan menolak revisi visi misi pasangan Prabowo-Sandiaga.

KPU Beberkan Alasan Menolak Revisi Visi Misi Prabowo-Sandiaga
KOMPAS.com/Reza Jurnaliston
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (2/10/2018). 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menolak perubahan visi misi yang diajukan pasangan capres cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Menurut Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, perubahan visi misi itu ditolak karena dokumen visi misi dan program pasangan calon merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pencalonan kandidat.

Sementara itu, dokumen pencalonan sudah diserahkan ke KPU sejak masa pendaftaran capres-cawapres pada Agustus 2018. Saat itu, KPU sudah memberi tenggat waktu bagi paslon untuk melakukan revisi dokumen. Apalagi, saat ini visi misi pasangan calon sudah dipublikasikan di situs resmi KPU.

Seorang Guru SMP Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Hoaks Surat Suara, Ini Perannya

Oleh karena itu, asumsinya masyarakat mengetahui visi misi yang tercantum dalam situs itu. "Dokumennya sudah tidak bisa diubah," kata Wahyu saat dikonfirmasi, Jumat (11/1/2019).

"Dasarnya mengapa tidak boleh adalah dokumen program visi misi itu kan bagian tidak terpisahkan dari dokumen pencalonan capres-cawapres. Lah pada waktu itu juga ada tenggat waktu untuk memperbaiki," lanjut dia.

Bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Ternyata Ini yang Direncanakan Agnes Monica

Wahyu menjelaskan, pada 9 Januari 2019 Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mengirimkan surat ke KPU mengenai rencana perubahan visi misi. Atas permintaan itu, KPU juga sudah memberi jawaban secara resmi ke BPN.

Meski demikian, penolakan hanya dilakukan terhadap dokumen resmi perubahan visi misi yang berbentuk tulisan. Pasangan calon tetap diperbolehkan menyampaikan perubahan visi misi secara lisan kepada masyarakat.

Menurut Wahyu, perubahan visi misi adalah hak setiap capres-cawapres. "Kalau konteks dokumen resmi sudah tidak bisa. Tetapi, dalam konteks gagasan-gagasan, ide-ide baru itu disampaikan kepada masyarakat tentu saja itu hak pasangan calon," ujar dia.

Perubahan visi misi

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) merevisi dokumen visi misi pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno jelang penyelenggaran debat perdana Pilpres pada 17 Januari 2019.

Pada 7 Januari 2019 lalu, BPN merilis dokumen visi misi yang berjudul "Indonesia Menang". Saat dikonfirmasi, Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, tidak banyak berubah dalam dokumen visi misi "Indonesia Menang" jika dibandingkan dengan dokumen visi misi yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dokumen awal visi misi yang telah diserahkan ke KPU berjudul "Empat Pilar Menyejahterakan Indonesia." "Tidak banyak yang berubah. Intinya Pak Prabowo dan Bang Sandi ingin ada perbaikan," ujar Dahnil kepada Kompas.com, Jumat (11/1/2019). (Kompas.com)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved