Berita NTT Terkini

DPRD NTT Anggarkan Rp 16 M untuk Pengurusan KIS/BPJS

Dalam tahun 2019 ini DPRD NTT mengalokasikan anggaran untuk pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin

DPRD NTT Anggarkan Rp 16 M untuk Pengurusan KIS/BPJS
POS KUPANG/OBY LEWANMERU
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Winston Rondo

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Dalam tahun 2019 ini DPRD NTT mengalokasikan anggaran untuk pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin sebesar Rp 16 miliar.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo, Rabu (9/1/2019).
Menurut Winston, dalam APBD NTT 2019 dialokasikan Rp 16 M untuk mengurus kartu KIS atau BPJS miskin bagi warga NTT yang kurang mampu.

"Misinya menaikan Universal Health Coverage (UHC) hingga mencapai 100 persen. Namun, persoalannya bahwa hampir semua rakyat NTT sudah tercover BPJS dan mereka perlu pelayanan rumah sakit," kata Winston.

315 CPNS di Kabupaten Kupang Lulus Tes

Dijelaskan, masyarakat yang membutuhkan pelayanan rumah sakit tetapi kebanyakan rumah sakit yang ada didekat rumahnya bukan mitra BPJS, sehingga masyarakat harus membayar sendiri.

Terkait syarat BPJS Kesehatan yang hanya melayani rumah sakit yang terakreditasi, ia mengatakan aturan atau kebijakan itu jelas merugikan masyarakat.

Boikot Melki Laka Lena di Sumba Timur dan Save GBY tidak Sendiri

"Menurut hemat saya kebijakan ini merugikan rakyat NTT pemegang kartu BPJS, karena masih sangat sedikit sekali rumah sakit yang terakreditasi di NTT. Karena itu, masyarakat rakan kehilangan kesempatan untuk dapat dirawat di rumah sakit terdekat, apalagi dalam situasi emergency," katanya.

Dikatakan, kondisi itu akan menyebabkan pasien menumpuk di rumah sakit tertentu dan pasti pelayanan akan terbengkalai.

Padahal, lanjutnya, dalam UU JKN BPJS berkewajiban memberikan fasilitas dan sarana prasarana serta dokter ahli untuk para pasien BPJS, termasuk dalam bentuk subsidi bagi rumah-rumahbsakit yang ada.

"Kemewahan ini tidak banyak dinikmati pasien BPJS NTT, hanya di Jawa dan Sumatera saja padahal kami bayar sama besarnya dengan pasien BPJS lain. Seharusnya BPJS ikut mempertimbangkan kondisi ini sehingga pasien BPJS NTT tidak dirugikan," ujarnya.

Dikatakan, pihaknya sangat keberatan kalau kebijakan seperti ini diterapkan di NTT.
"BPJS egois dan hanya mengejar profitnya sendiri kalau begini jadinya. Saya omong ini karena belajar dari kasus RS Siloam. RS kelas 1 dan berbobot tapi sempat alami PHK. Ingat, BPJS ini lahir dari UU JKN dengan misinya mewujudkan masyarakat sehat dan memastikan tiap rakyat NTT dapat layanan kesehatan yang sama dan bermutu," katanya.

Dia juga mendesak agar BPJS NTT agar memberikan daftar nama rumah sakit NTT yang alami pemutusan kontrak karena alasan akreditas dan harus diumumkan ke publik untuk diketahui masyarakat.

Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto mengatakan, pihaknya mengharapkan
BPJS memberikan waktu pada RS yang ada di NTT untuk melakukan akreditasi sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

"BPJS diharapkan memberikan waktu bagi rumah sakit yang belum terakreditasi agar segera melakukan akreditasi," kata Jimmi.

Dikatakan, DPRD NTT juga meminta pihak rumah sakit agar serius mengurus akreditasi. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved