Berita Kabupaten Manggarai Barat

Angkat Lagi Tiga ASN Yang Dipecat! Pemkab Manggarai Barat Menunggu Salinan Putusan PTUN

Tiga orang ASN di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) yang menggugat pemerintah setempat telah diputuskan menang dalam sidang di PTUN Kupang beberapa

Angkat Lagi Tiga ASN Yang Dipecat! Pemkab Manggarai Barat Menunggu Salinan Putusan PTUN
POS-KUPANG.COM/Servatinus Mammilianus
Kepala Bagian Hukum Setda Manggarai Barat, Hilarius Madin 

Laporan Reporter POS--KUPANG.COM, Servatinus Mammilianus

POS--KUPANG.COM | LABUAN BAJO--Tiga orang ASN di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) yang menggugat pemerintah setempat telah diputuskan menang dalam sidang di PTUN Kupang beberapa waktu lalu.

Saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mabar sedang menunggu salinan putusan dari PTUN untuk mencabut Surat Keputusan (SK) pemecatan ketiganya dan mengangkat lagi mereka sebagai ASN.

Pasangan Kekasih Tewas Tanpa Busana di Hotel! Bukan Murni Bunuh Diri

Cristiano Ronaldo Bikin Juventus Bermain seperti Mesin

"Kami sedang menunggu salinan putusan PTUN. Sesuai putusannya saat itu, harus mencabut dan mengangkat lagi. Berarti nanti akan ada SK pencabutan dan pengangkatan lagi mereka sebagai ASN," kata Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Mabar, Hilarius Madin kepada POS-KUPANG.COM, Rabu (9/1/2019).

Dijelaskannya, pada konsideran mempertimbangkan dalam SK pencabutan dan pengangakatan kembali itu akan dijelaskan bahwa pertimbangannya adalah putusan dari PTUN.

Seperti diberitakan sebelumnya, tiga orang ASN yang diberhentikan di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), menggugat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.
Gugatan itu berkaitan dengan kasus hukum tindak pidana dalam jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan.

Jumlah ASN yang diberhentikan pada tahun 2018 sebanyak 7 orang berkaitan dengan kasus hukum.

Dari jumlah tersebut, ada tiga orang yang mengajukan gugatan ke PTUN Provinsi NTT di Kupang.

Ketiga orang itu, kata Hilarius, sudah menjalani hukuman kurang dari 2 tahun, berkaitan dengan kasus hukum tindak pidana dalam jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan.

Kuasa hukum dari Pemkab Mabar dalam persoalan itu terdiri dari asisten satu, Kabag Hukum dan Kasubag Bantuan Hukum. (*)

Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved