Berita Nasional Terkini

Acungkan Ibu Jari dan Jari Telunjuk Saat Konfernas Gerindra, Anies Baswedan Diperiksa Bawaslu

Mengacungkan ibu jari dan jari telunjuk saat menghadiri Konfernas Partai Gerindra, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diperiksa Bawaslu.

Acungkan Ibu Jari dan Jari Telunjuk Saat Konfernas Gerindra, Anies Baswedan Diperiksa Bawaslu
KOMPAS.com/Fitria Chusna Farisa
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat. 

Mengacungkan ibu jari dan jari telunjuk saat menghadiri Konfernas Partai Gerindra, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diperiksa Bawaslu.

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019). Kedatangan Anies untuk memberikan keterangan terkait dugaan kampanye terselubung.

Kejadian itu berlangsung saat Anies menghadiri Konferensi Nasional (Konfernas) Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat pada 17 Desember 2018.

Dalam acara tersebut, ia mengacungkan ibu jari dan jari telunjuk, sebagaimana simbol pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Ini Nama 16 Dubes yang Dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara

Anies mengatakan, sebenarnya ia dipanggil oleh Bawaslu Bogor. Namun, pemeriksaan dilakukan di Bawaslu RI untuk memudahkan.

"Dipanggil Bawaslu Bogor. Cuma diatur sama mereka lokasinya di Jakarta sehingga memudahkan," kata Anies di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin.

  1. Tewasnya Penghuni Apartemen Green Pramuka City, Terungkap Pelaku Membuntuti Nurhayati Sejak Sabtu

Pantauan Kompas.com, Anies tiba di Kantor Bawaslu pukul 13.00 WIB. Ia terlihat mengenakan seragam dinas.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas dugaan kampanye terselubung.

Pelapor adalah Garda Nasional untuk Rakyat (GNR). Ia dituding menyalahgunakan jabatan sebagai kepala daerah untuk mengampanyekan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilu 2019.

Menurut Pasal 281 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kepala daerah dilarang menggunakan fasilitas jabatannya untuk berkampanye.

Sementara Ayat 2 pasal yang sama menyebutkan, kepala daerah yang hendak berkampanye harus mengambil cuti jika dilakukan pada hari kerja.

Pasal 547 Undang-Undang Pemilu juga menyebutkan pejabat negara mengambil keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. (Kompas.com)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved