Berita Kabupaten TTS

Bawaslu Kabupaten TTS Minta Caleg Jangan Tungganggi Natal dan Program Bantuan Sosial Untuk Kampanye

Saat ini di Kabupaten TTS banyak diadakan kegiatan Natal bersama. Baik oleh kelompok doa, jemaat gereja maupun kelompok pemuda-pemudi gereja.

Bawaslu Kabupaten TTS Minta Caleg Jangan Tungganggi Natal dan Program Bantuan Sosial Untuk Kampanye
Pos Kupang.com/Dion Kota
Nampak suasana sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif di aula hotel Timor Megah 

Laporan Reporter Pos-kupang.com, Dion Kota

POSKUPANG.COM, SOE – Saat ini di Kabupaten TTS banyak diadakan kegiatan Natal bersama. Baik oleh kelompok doa, jemaat gereja maupun kelompok pemuda-pemudi gereja.

Oleh sebab itu, Bawaslu Kabupaten TTS mengingatkan para calon legislatif ( Caleg) untuk tidak memanfaatkan moment perayaan Natal bersama untuk berkampanye.

Selain itu, para para Caleg diingatkan untuk tidak membonceng bantuan sosial pemerintah pusat sebagai bahan kampanye guna merebut hati rakyat.

" Saya ingatkan melakukan kampanye saat moment perayaan Natal bersama adalah pelanggaran dan tidak diperbolehkan.

Selain itu, saya juga ngatkan para Caleg untuk mengklaim bantuan sosial pemerintah, seperti Bansos Rastra dan PKH sebagai programnya. Anggota Panwascam dan pengawas desa akan melakukan pemantauan secara ketat selama masa kampanye ini," ingat Andhi Funu, Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten TTS dalam kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dalam rangka pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019 di aula Hotel Timor Megah, Sabtu ( 22/12/2018) sore.

Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif sendiri dihadiri perwakilan partai politik peserta pemilu, tokoh agama, tokoh pemuda dan perwakilan media massa. Sosialisasi pengawasan partisipatif sendiri buka secara langsung oleh ketua Bawaslu Kabupaten TTS, Melky Fay.

Dalam kesempatan tersebut, para perwakilan partai politik mengeluhkan kinerja KPU Kabupaten TTS yang hingga saat ini belum menyerahkan alat peraga kampanye dan juga daftar pemilih tetap by name. Padahal jika saja KPU sudah menyerahkan DPT by name, partai politik bisa mengecek atau memastikan konstituennya sudah terdaftar atau belum.

" Saya sudah coba tanya ke komisioner KPU Kabupaten TTS terkait DPT by namenya kapan diserahkan kepada kami, tetapi jawabnya disuruh tunggu saja," keluh Mel Un Banunaek, perwakilan Partai PKPI.

Keluhan akan kinerja KPU Kabupaten TTS juga disampaikan Yan Faot, perwakilan Partai Perindo. Dirinya mempertanyakan kinerja KPU Kabupaten TTS yang hingga saat ini belum menyerahkan DPT by name kepada partai politik. Padahal, terhitung tanggal 16 November lalu KPU RI sudah mengumumkan DPT pemilu by name. Dirinya juga mengeluhkan hingga saat ini KPU belum menyerahkan SK disein APK kepada partai politik.

" Kenapa KPU RI sudah umumkan DPT by name nya, tetapi KPU Kabupaten TTS belum juga. Bagaimana kami bisa pastikan konstituen kami sudah terdaftar atau belum kalau KPU Kabupaten TTS belum serahkan by name DPT nya. Tidak hanya itu, hingga saat ini kami juga belum menerima APK erupa spanduk dan baliho dari KPU Kabupaten TTS, " keluh pria berkaca mata ini.

Menanggapi keluhan tersebut, Melky mengaku sudah beberapa kali meminta DPT by name untuk pemilu 2019 kepada komisioner KPU Kabupaten TTS tetapi hingga saat ini belum diberikan.

Dirinya juga menyayangkan lambatnya KPU Kabupaten TTS dalam melakukan pengadaan APK untuk partai politik. Ia berjanji, akan mendorong KPU Kabupaten TTS untuk segera menyerahkan APK dan DPT by namenya kepada partai politik.

" Memang akhir-akhir ini KPU Kabupaten TTS agak sedikit apatis. Mungkin karena masa kerjanya sudah mmau habis. Tetapi, jika memang tidak mau kerja jangan terima honor negara," tegas Melky. (*)

Penulis: Dion Kota
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved