Berita Kabupaten TTS

Caleg DPRD TTS Dorong Percepatan Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

‎kegiatan audince bersama para calon legislatif (Caleg) DPRD TTS yang diselenggarakan Yayasan SSP molor dari jadwal yang sudah ditentukan

Caleg DPRD TTS Dorong Percepatan Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
POS KUPANG/DION KOTA
Nampak ‎para Caleg melakukan foto bersama sambil memegang tulisan yang mendukung percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. 

POS-KUPANG.COM|SOE – Yayasan Sanggar Suara Perempuan (SSP) menggelar audince bersama para calon legislatif (Caleg) DPRD TTS untuk menggalang dukungan guna mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Kamis ( 20/12/2018) di aula kantor SSP, Kota Soe. Dalam kesempatan tersebut, para Caleg menyatakan komitmennya untuk mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh DPR RI.

Erik Sanu, Caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan, kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual dari tahun ke tahun semakin tinggi. Melihat fenomena ini, kehadiran Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi suatu kebutuhan yang mendesak.

Kehadiran UU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak hanya akan memberikan hukuman berat kepada para pelakunya, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan kepada kaum perempuan dan korban tindakan kekerasan seksual.

" Kami, Caleg dari PKS sangat mendukung percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Saya akan membangun komunikasi baik ke tingkat DPD II, DPD I dan DPP PKS guna mendorong percepatan pengesahan UU Penghapusan Kekerasan Seksual. Keeradaan UU ini sangat penting untuk melindungi anak-anak penerus bangsa khususnya kaum perempuan dari tindakan kekerasan khususnya kekerasan seksual," ungkap Erik.

Dukungan terhadap percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual juga disampaikan caleg dari Partai Perindo, Sintje Nuban. Dirinya mengaku sedih ketika mengetahui tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

Sebagai seorang ibu, Sintje mengaku, turut prihatin karena anak-anak menjadi korban terbanyak dari kasus kekerasan seksual. Oleh sebab itu, dirinya mendukung penuh percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

" Anak-anak perempuan juga merupakan generasi penerus bangsa, tulang punggung negera kita. Jika masih kecil mereka sudah menjadi korban kekerasan seksual, tentu akan berdampak terhadap psikologi mereka. Oleh sebab itu, anak-anak perempuan kita harus kita lindungi dengan cara pemerintah harus segera mengesahkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual, " pinta Sintje.

Ramalan Zodiak Hari Ini, Jumat 21 Desember 2018, Aquarius Waspadai Munculnya Luka Lama

‎Wakil Direktris Yayasa SSP, Filipin Taneo-Therik mengatakan, berdasarkan data Yayasan SSP, pada tahun 2018 terjadi 128 kasus kekerasan terhadap perempuan, dimana 63 kasus merupakan kasus kekerasan seksual.

Mirisnya, mayoritas korban kasus kekerasan seksual masih berstatus anak. Melihat hal ini, kehadiran UU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk segera disahkan. Kehadiran UU ini, tidak hanya untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga menjadi jaminan perempuan korban kekerasan mendapatkan hak-hak dan perlindungan yang maksimal dari negera.

" Kami, Yayasan SPP yang masuk dalam forum pengada layanan mengajak seluruh komponen daerah Kabupaten TTS untuk melihat kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai suatu hal yang urgen untuk segera kita atasi. Oleh sebab itu, kita mengajak seluruh komponen termaksud para Caleg untuk bersama-sama kita mendorong pemerintah khususnya komisi XIII DPR RI agar mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sehingga pada 2019 mendatang sudah bisa disahkan," tegasnya.

Pantauan pos kupang, ‎kegiatan audince bersama para calon legislatif (Caleg) DPRD TTS yang diselenggarakan Yayasan SSP molor dari jadwal yang sudah ditentukan. Kegiatan audince baru dimulai pukul 11.30 Wita dari jadwal awal pukul 09.00 Wita.

Molornya kegiatan audince ini disebabkan karena banyak caleg yang datang terlambat. Usai melakukan audince, para Caleg melakukan foto bersama sambil memegang tulisan yang mendukung percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. (Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Dion Kota)



Penulis: Dion Kota
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved