Berita Nasional Terkini

Evaluasi Perludem: 3 Bulan Kampanye, Isu Provokatif Lebih Banyak Beredar Dibanding Program

Evaluasi Perludem: 3 Bulan Kampanye, Isu Provokatif Lebih Banyak Beredar Dibanding Program

Evaluasi Perludem: 3 Bulan Kampanye, Isu Provokatif Lebih Banyak Beredar Dibanding Program
KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN
Direktur Eksekutif Perluden, Titi Anggraini di sela-sela sebuah diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (12/5/2018). 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berpendapat, kontestasi antara dua kubu pasangan capres-cawapres selama tiga bulan awal masa kampanye cenderung menimbulkan polarisasi di masyarakat.

Pasalnya, isu yang beredar justru lebih banyak bernada provokatif ketimbang kontestasi ide program dan gagasan.

"Dari sisi kontestasi kita terlalu banyak isu yang beredar dan akhirnya isu-isu yang ditangkap itu lebih banyak adalah isu-isu yang provokatif," ujar Titi dalam sebuah diskusi bertajuk 'Hitam Putih Kampanye Pilpres' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/12/2018).

Timses Sebut Ada Propaganda yang Selalu Menimpakan Kesalahan ke Jokowi

Menurut Titi, isu-isu provokatif tersebut beredar secara luas melalui media sosial. Sebab isu provokatif lebih mudah, murah dan cepat untuk digunakan untuk menyerang lawan politik.

Pada akhirnya, Titi memandang beredarnya isu provokatif selama masa kampanye akan menyesatkan masyarakat pemilih.

Tanggulangi Kebakaran Hutan, Jokowi Terima Gelar Adat Melayu Datuk Seri Setia Amanah Negara

Masyarakat tidak mendapat informasi yang lengkap mengenai program dan gagasan, baik yang diusung oleh pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Selain itu, lanjut Titi, kontestasi yang terjadi pada awal masa kampanye belum mampu membebaskan masyaraksat dari kebohongan dan pengaruh yang menyesatkan.

Padahal, seharusnya masa kampanye diisi dengan diskursus politik yang saling menguatkan.

"Kampanye kita pada akhirnya belum mampu membebaskan pemilih dari apa yang disebut dengan kebebasan dari kebohongan, pengaruh yang menyesatkan atau tekanan pada pemilih," kata Titi.

"Pemilih seharusnya mendapatkan informasi yang memadai sebagai dasar untuk membuat keputusan. Saya khwatirkan masyarakat malah justru nanti membuat keputusan yang tidak berdasarkan informasi yang cukup. Itu kan menyimpang dari tujuan pemilu," tambah dia. (KOMPAS.com)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved