Pembangunan Infrastruktur Menuju NTT Bangkit dan Sejahtera

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kanis Jehola

VISI pembangunan daerah NTT di bawah kepemimpinan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, dan Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi adalah NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera. Salah satu dari lima Misi yang dilakukan adalah Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur di NTT.

Berkaitan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tersebut, bagaimana implementasinya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani infrastruktur jalan, jembatan, SDA dan irigasi di Provinsi NTT? Untuk menjelaskan hal tersebut, berikut petikan hasil wawancara Pos Kupang dengan Kepala Dinas PUPR NTT, Ir. Andre W Koreh, MT di ruang kerjanya, pekan lalu.

• Daerah Irigasi Bena TTS Juara I Nasional Lomba DI Teladan 2018

 Visi Gubernur NTT dan Wakil Gubernur NTT adalah NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera, dan salah satu misinya Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur di NTT. Bisa dijelaskan lebih jauh mengenai visi dan misi tersebut?

 Visi NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera dan misi Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur di NTT, merupakan bukti komitmen kuat dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur NTT untuk meningkatkan  ketersediaan dan kualitas infrastruktur di NTT. Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur menyadari betul bahwa infrastruktur itu sangat penting dalam mempercepat kemajuan pembangunan, dalam memperlancar konektivitas antardaerah. Tanpa infrastruktur yang baik seperti jalan dan jembatan, usaha mempercepat kemajuan pembangunan itu tidak mungkin bisa terwujud.

 Sebagai organisasi perangkat daerah yang menangani langsung infrastruktur, bagaimana implementasi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur ini di Dinas PUPR NTT?

Kalau saya petakan, Gubernur dan Wakil Gubernur sudah punya goodwill yang kuat. Kedua pemimpin ini mempunyai mimpi yang besar sekali dalam memajukan pembangunan di Provinsi NTT.  DPRD NTT juga sudah punya political will yang kuat. Nah, sebagai pembantu Gubernur, saya sebagai Kepala Dinas PUPR NTT yang menangani langsung infrastruktur tentu akan menjabarkannya dalam bentuk konsep-konsep kebijakan, lalu turun pada program kegiatan sehingga visi, misi dan mimpi besar Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur itu bisa tercapai.

Bagaimana menjabarkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tersebut?

Perlu diketahui bahwa visi dan misi itu masih merupakan mimpi besar, bukti adanya komitmen, adanya goodwill dan political will dari dua pemimpin kita ini dalam  memajukan pembangunan daerah. Tapi untuk bisa merealisasikan goodwill, political will, mimpi dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur itu perlu didukung dua variabel, yaitu ketersediaan finansial dan sumber daya manusia (SDM) para pelaksana.

Anggaran atau dana terbatas selalu menjadi keluhan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur selama ini, bagaimana bisa mengatasinya?

Anggaran menjadi persoalan klasik yang dihadapi bukan hanya oleh daerah ini (NTT) tapi juga dihadapi oleh negara ini. Anggaran itu jadi persoalan karena pembangunan infrastruktur itu mahal. Karena itu untuk bisa melaksanakannya memang harus mencari sumber-sumber penerimaan daerah tidak saja lewat APBN dan APBD, tapi juga sumber-sumber lainnya.

Darimana saja sumber pendanaan yang bisa didapatkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur?

Pembangunan infrastruktur itu ada tiga sumber pendanaan yang mungkin bisa dipakai. Pertama, investor. Kita harus mengundang investor masuk untuk menginvestasikan uangnya. Tentu caranya dengan memberi kemudahan dan membuka peluang kepada calon investor, memberi dia insentif supaya dia mau menanamkan uangnya. Persoalannya adalah investor dapat apa? Kalau dia mengeluarkan uang untuk membangun infrastruktur tentu dia membutuhkan feedback, pengembalian uangnya. Untuk itu kita harus kaji, infrastruktur apa yang bisa memberi keuntungan yang signifikan terhadap suatu investasi.

Kedua, pinjaman. Pemerintah meminjam kepada sumber-sumber keuangan negara, termasuk meminjam ke pemerintah pusat. Atau kerja sama antara pemerintah dan badan usaha.  Ketiga,  menggunakan APBN dan APBD seperti yang sekarang ini dan yang kita tahu nilainya kecil. Karena itu memang dibutuhkan kerja keras, kreativitas dan relasi yang kuat supaya dana dari mana-mana termasuk dari investor itu datang. Itulah sumber-sumber pendanaan untuk infrastruktur. Kalau sekarang kita hanya masih mengandalkan DAU dan DAK, tentu tidak bisa mengatasi semua kebutuhan infrastruktur. Memanfaatkan dana DAU dan DAK juga harus dilakukan seefektif mungkin. Disini dibutuhkan ketajaman dari sebuah perencanaan pembangunan infrastruktur.

Bisa dijelaskan, maksud memanfaatkan DAU dan DAK harus dilakukan seefektif mungkin?