Berita Sumba Timur Terkini

Problem Penggunaan Dana BOS di Empat Kabupaten di Pulau Sumba Ditemukan

Problem dasar penggunaan dana Biaya Operasional sekolah (BOS) di empat kabupaten di Pulau Sumba, Provinsi NTT, akhirnya ditemukan.

Problem Penggunaan Dana BOS di Empat Kabupaten di Pulau Sumba Ditemukan
POS-KUPANG.COM/Robert Ropo
Para peserta workshop sedang foto bersama dengan Kadis Pendidikan Sumba Timur Yusuf Waluwanja dan Pengurus INOVASI usai kegiatan. 

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU - Problem dasar penggunaan dana Biaya Operasional sekolah (BOS) di empat kabupaten di Pulau Sumba, Provinsi NTT yakni Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya akhirnya ditemukan. Kesimpulan sementara, BOSP per siswa di SD per tahun sebesar Rp 1,2 juta.

Governance Specialist INOVASI Sumba, Mus Mualim yang juga selaku penanggung jawab kegiatan kepada POS-KUPANG.COM, Sabtu (17/11/2018), mengatakan, problem Pembiayaan Pendidikan kerap menjadi isu utama bagi perencanaan penganggaran pemerintah.

Untuk mengatasi masalah ini, sejak tahun 2005 pemerintah meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Besaran BOS kepada sekolah dihitung berdasarkan jumlah murid.

Baca: Dikabarkan Telah Menikah Diam-diam, Ini Kata Sule

Tujuan program BOS untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan biaya bagi siswa yang lain agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Baca: Hamdan Sayuti Jadi Pelari Nasional Tercepat di Borobudur Marathon 2018

Dikatakan Mualim, Sumba pada periode Juli hingga Agustus 2018, bersama-sama dengan INOVASI -Program kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional dengan Pemerintah Australia, telah melaksanakan serangkaian kegiatan Analisis APBD di bidang mutu pendidikan.

Salah satu temuan terkait BOS hasil kegiatan Analisis APBD di bidang mutu pendidikan tersebut yaitu banyaknya komponen satuan pendidikan yang belum tercover oleh pendanaan BOS.

BOS banyak digunakan membiayai honor guru non PNS yang sebarannya tidak merata. Ketidaktepatan pengalokasian BOS menjadi salah satu muasal permasalahan mendasar mengapa selama ini mutu kualitas pendidikan kurang diperhatikan.

Mualim mengatakan, melalui serangkaian praktik bersama dalam kegiatan workshop perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang diikuti oleh empat puluh peserta mewakili empat kabupaten se-Sumba yang berlangsung di Padadita Beach Hotel Waingapu dari tanggal 15-17 November 2018 telah ditemukan secara rata-rata diperoleh simpulan sementara bahwa BOSP per siswa di SD pertahun sebesar 1,2 juta rupiah.

Menurut Mualim, angka tersebut cukup rasional dan sangat mungkin direalisasikan. Kebutuhan pembiayaan 1,2 juta rupiah ini sudah mencakup 8 (delapan) standar yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 jo PP No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Satuan Pendidikan -SBOSP.

"Delapan standar yang masuk didalam variabel perhitungan BOSP adalah standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Diantara delapan SBOSP tersebut, standar proses mencapai 35% dari total 1,2 juta per siswa per tahun, atau sebesar 420 ribu rupiah,"jelas Mualim. (*)

Penulis: Robert Ropo
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved