Berita NTT

Laurensius Sayrani! Perampingan Harus Menganut Paradigma Efisiensi

melakukan perampingan struktur perangkat daerah merupakan pendekatan reformasi dalam rangka pengefisiensi anggaran.

Laurensius Sayrani! Perampingan Harus Menganut Paradigma Efisiensi
ISTIMEWA
Pengamat Kebijakan Publik Undana Kupang Laurensius Sayrani 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG .COM/KUPANG -- "Perampingan struktur birokrasi merupakan salah satu pendekatan dalam reformasi birokrasi terutama yang menganut paradigma efisiensi. Asumsinya adalah struktur yang ramping akan lebih meringankan beban anggaran dalam membiayai birokrasi,".

Hal ini disampaikan Pengamat Kebijakan Publik dari FISIP Undana, Laurensius Sayrani, Jumat (9/11/2018).

Baca: Uang Hasil Pencurian di Biara Suster St. Yosef Medan Ruteng Dipakai Judi dan Karaoke

Menurut Laurensius, kebijakan Gubernur dan Wagub NTT untuk mereformasi birokrat dengan melakukan perampingan struktur perangkat daerah merupakan pendekatan reformasi dalam rangka pengefisiensi anggaran.

"Pada titik ini saya sepakat terhadap kebijakan perampingan struktur birokrasi. Namun demikian, terkait kinerja birokrasi, mesti juga dilacak atau diindentifikasi juga faktor yang selama ini mendeterminasi kinerja birokrasi terkait struktur birokrasi," kata Laurensius.

Baca: BREAKING NEWS: Tiga Pesawat Wings Air Batal Berangkat! Penumpang Nginap di Hotel Pelangi

Laurensius menilai bahwa problem utama stukruktur birokrasi selama ini adalah adanya semacam problem institusional birokrasi dimana cara kerja birokrasi yang overhirarkis dengan rentang kendali struktur yang terlalu lebar.

"Hal ini menyebabkan sistem organisasi birokrasi sangat mekanistik dan kecilnya ruang inovasi. Di saat yang bersamaan, hal ini membentuk sistem kerja yang tidak colaboratif antar sektor dalam birokrasi," katanya.

Lebih lanjut dikatakan, situasi tersebut juga ada inefisiensi bukan sekedar pada persoalan jumlah unit birokrasi tetapi desain mekanisme struktur yang inefisien dan tidak efektif.

"Oleh karena itu, bagi saya, kebijakan perampingan mesti didasarkan pada analisis kompleksitas birokrasi dan masalah publik serta desain rentang kendali dan kolaborasi yang efektif," katanya.

Dia juga mengakui, selain perampingan struktut birokrasi, mesti diisi juga dengan perluasan arena aktor non birokrasi dalam memecahkan masalah publik di NTT.
"Ini artinya manajemen kolaborasi eksternal menjadi implikasi strategi ikutannya. Tanpa itu semua, perampingan akan sulit membawa implikasi terhadap efektifitas pemecahan masalah publik selain dimensi efisiensi saja," ujarnya. (*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved