Kemenhub RI Siapkan Rp 15 M Untuk 21 KK Guna Pembebasan Lahan Bandara Ende

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Romualdus Pius

POS-KUPANG.COM|ENDE—Kementrian Perhubungan RI menyiapkan dana sebesar Rp 15 Miliar bagi 21 KK yang terdampak langsung dari pelaksanaan pelebaran Bandara Haji Hasan Aroboesman Ende.

Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Ende, Ahmad Kota mengatakan hal itu kepada Pos Kupang.Com, Rabu (31/10/2018) di Ende.

Ahmad mengatakan bahwa sebenarnya warga yang terimbas dari pelaksanaan pelebaran Bandara Ende sebanyak 198 KK namun untuk tahap pertama diberikan kepada 21 KK sedangkan sisanya baru dilakukan pada tahap berikutnya sesuai dengan dana yang tersedia oleh pemerintah.

Baca: Dandim Ende Bilang Tidak Ada Tindakan Represif TNI Kepada Warga Paumere

Baca: Lion Jatuh: Diduga Akun Facebook Milik Jannatun Cintya Dewi Korban Lion Air, Ini Yang Terjadi

Baca: Empat Kota di NTT Diprediksi Hujan Lokal Siang Hingga Sore Ini

Baca: Lion Jatuh: Penampakan Bangkai Pesawat Lion Air JT 610 di Kedalaman 32,5 Meter Perairan Karawang

Baca: Lion Jatuh: Mesin Pesawatnya Pernah Mati dan Terpaksa Mendarat Darurat, Begini Ceritanya

Ahmad mengatakan terkait dengan pelaksanaan pembebasan lahan warga untuk perluasan bandara pihaknya telah menggelar kegiatan konsultasi publik tahap II berupa pemaparan hasil penilaian tanah dan bangunan juga tanaman serta lainnya yang terdampak pembebasan lahan Bandara Ende.

Ahmad mengatakan bahwa terkait dengan penilain lahan warga dilakukan secara independen oleh pejabat penilai publik dari Jogyakarta.

Dengan adanya penilain independen itu maka akan benar-benar menjamin obyektifitas penilain tanpa intervensi dari pihak lain.

Bupati Ende, Ir Marsel Petu saat membuka kegiatan konsulatasi publik mengatakan konsultasi publik dengan suatu harapan agar bisa membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat dan berkepentingan langsung dalam kegiatan sehingga apa yang menjadi harapan bersama yakni Ende semakin maju dan berubah dapat terwujud.

“Harus kita pahami bersama bahwa, untuk mencapai sebuah kemajuan dan perubahan hanya bisa dicapai melalui dukungan dari semua komponen masyarakat. Karena sebagus dan sehebat apapun program pemerintah apabila tidak didukung masyarakat maka semuanya akan menjadi si-sia. Harus dipahami masyarakat bahwa pemerintah selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat,”ujarnya.

Kegiatan konsultasi publik yang dilaksanakan semata-mata hanya untuk mencapai kata mufakat, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, dan tidak akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Oleh karena itu kehadiran warga masyarakat, membuktikan adanya kesadaran masyarakat untuk membangun komitmen yang kuat bersama pemerintah membangun wilayah ini menuju sebuah perubahan.

Dikatakan rencana perpanjangan landasan pacu Bandara Udara H.Hasan Aroeboesman dilaksanakan megingat kondisi Landasan yang ada saat ini apabila dibandingkan dengan frekwensi penerbangan yang makin padat, maka sudah semestinya dilakukan perpanjangan landasan pacu.

“Apabila semua komponen masyarakat mendukung upaya perpanjangan landasan pacu ini, maka dampak yang dirasakan adalah selain semakin meningkatnya frekwensi penerbangan juga hal yang paling mendasar adalah semakin meningkatnya pertumbuhhan ekonomi di wilayah kita,”ujarnya.

Oleh karena itu pemerintah merasa perlu untuk melakukan peningkatan berupa perpanjangan landasan pacu. Namun demikian masyarakat khususnya masyarakat yang areanya terdata dan terkena program ini bisa menggunakan momen ini untuk berdialog dan mermusyawarah dengan pemerintah agar mencapai kata mufakat.

“Saya bersama Wakil Bupati, H. Djafar H. Achmad, sangat mengharapkan dukungan penuh dari warga masyarakat untuk suksesnya program ini. Harus dipahami masyarakat bahwa pemerintah selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakt dan tidak ada pemerintah yang ingin menyengsarakan masyarakatnya sendiri,”kata Bupati Marsel.

Oleh karena itu berbagai tahapan telah dilakukan pemerintah untuk mendukung kegiatan ini mulai dari sosialisasi, inventarisasi atau identifikasi awal terhadap status tanah, tanaman dan bangunan yang dapat dinilai sampai pada kegiatan konsultasi publik hari ini. Langkah yang diambil pemerintah ini dengan harapan agar adanya kesepahaman dalam kegiatan ini, sehingga tidak akan ada lagi persoalaan dikemudian hari,ujar Bupati Marsel. (*)