Catatan Awal Menuju Pileg 2019

Oleh: Mario Djegho, Anggota GMNI Cabang Kupang

MASIH terbayang dalam benak semua masyarakat Indonesia akan kasus korupsi yang menjerat 41 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka suap dan penerimaan gratifikasi pengesahan RAPBD Perubahan Kota Malang tahun 2015 (Pos Kupang, Selasa 4/9/2018, hal. 2).

Kasus korupsi "berjamaah" terbesar dalam sejarah penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu ramai diberitakan oleh berbagai media massa sebagai headline utamanya. Para wakil rakyat yang katanya bekerja dengan hati, integritas, dan kejujuran tinggi kini berubah drastis menjadi parasit yang merusak citra legislatif di mata rakyat.

Mereka (para koruptor) selalu bersua dalam janji kampanye tetapi gagal mendefinisikan jati diri sendiri. Berdiri atas nama eksistensi tapi malah lupa akan esensi keberadaannya.

Baca: Menjadi Instrumen Belas Kasih Allah

Berdialog dalam junjungan ideologi tapi malah menusuk rakyat dari belakang. Nama Tuhan dipatri dalam sumpah dan perkataan tetapi sikap dan tindakan tidak mampu memeluk nurani.

Itulah litani para koruptor yang selalu berdiri atas nama demokrasi di tampuk pemerintahan, lembaga politik, maupun swasta, tetapi pada dasarnya tidak lebih dari pencuri yang berlagak seperti tong kosong yang nyaring bunyinya.
Fenomena korupsi yang terkesan sistemik di negeri ini sebenarnya sangat menarik untuk dicermati.

Eksistensi KPK, Polri, dan kejaksaan pun tidak membuat gentar para koruptor untuk beraksi bak pencuri di siang hari. Bahkan semakin mewabahnya korupsi sebagai kejahatan sosial kelas berat secara perlahan merusak tata kelola kehidupan bersama.

Mengapa? Sebab bila diamati korupsi di negeri ini seakan bermetamorfosa menjadi sebuah hal lumrah bahkan gaya hidup baru. Jika merujuk pada pendapat Aristoteles bahwa manusia adalah mahkluk sosial (ens sociale) dan politik (zon politicon) yang memiliki budaya dan sistem sosial yang mengaturnya, maka korupsi tidak lain merupakan bentuk pengingkaran jati diri sosial seseorang terhadap masyarakat.

Lalu yang membuat hati rakyat teriris sakit adalah para pencuri uang rakyat itu tidak menunjukkan rasa malu dan masih tersenyum di depan media. Ironisnya, ketika narkoba dan korupsi dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa, para koruptor malah diberikan remisi, dan para bandar narkotika ditembak mati.

Integritas dan Kejujuran
Persoalan korupsi yang sedang mewabah di negeri ini lebih santer menjerat para kaum berpendidikan. Latar pendidikan yang baik ternyata tidak menunjukkan linearitas akan sikap dan tindakannya di tengah kepentingan bersama.

Pendidikan sejatinya berarti mengeluarkan atau mengeksplorasi potensi positif-produktif individu dan menuntunnya dalam bidang peminatan yang sesuai secara potensial menuju sesuatu yang berguna dan bersifat konstruktif.

Dengan demikian, pendidikan merupakan wadah pembangunan manusia dalam konteks perubahan yang lebih baik. Namun, pada titik inilah esensi dan eksistensi pendidikan menjadi indikator reflektif penting yang patut diperbincangkan.

Pendidikan dewasa ini tampaknya kurang diarahkan untuk memanusiakan manusia secara utuh lahir dan batin, tetapi lebih diorientasikan pada hal-hal yang bersifat materialistis, ekonomis, dan teknokratis, kering dari sentuhan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan budi pekerti. Pendidikan berhasil memberikan kapasitas intelektual yang memadai tetapi gagal menunjang kredibilitas dan integritas individu di level penguasa yang mendominasi kebijakan.

Fenomena korupsi yang terus merebak di kalangan elite pemerintahan dan politik seakan menandakan adanya kemunduran luar biasa dalam aspek integritas dan kejujuran bangsa ini. Bahkan kasus korupsi berjamaah yang menjerat kalangan legislatif di Kota Malang pun seolah menurunkan citra para calon legislatif di seluruh Indonesia menjelang perhelatan pileg 2019.

Kaderisasi di setiap partai politik seolah gagal melahirkan sosok pemimpin dan pendamping yang cerdas secara intelektual, emosional, dan nurani. Hal itu wajar terjadi karena kepentingan bersama (bonnum commune) sudah dianggap sebagai modus operandi untuk mencari koalisi walaupun terdapat begitu banyak tangisan minoritas di pelosok negeri.

Kebijakan dan regulasi dirancang berdasarkan kepentingan parsial dan lobi-lobi tertentu. Semua menjadi lumrah sebab ketika dominasi materi menjadi indikator prioritas maka semua sikap dan tindakan harus diukur berdasarkan parameter "isi perut". Ketika hal itu terjadi maka para elite di kalangan penguasa akan terjebak dalam proses dehumanisasi.