Polda NTT Siap Berantas Praktek Perjokian Dalam Seleksi CPNS 2018

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur siap memberantas praktik percaloan dalam pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018.

Ketika dikonfirmasi POS-KUPANG.COM terkait implementasi MoU Pelaksanaan Seleksi CPNS antara Kementerian PAN-RB dan Polri, Kapolda NTT Irjen Pol Drs Raja Eeizman melalui Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Jules Abraham Abast mengungkapkan sebagai jajaran, Polda NTT mendukung sepenuhnya hasil MoU.
"Apa yang sudah ditekankan menjadi kebijakan bersama, tentunya kita siap melaksanakan sesuai dengan tugas funsgsi dan arahan. Kita dukung sepenuhnya hasil MoU, terkait upaya pemberantasan joki kita berantas sampai tuntas," ungkap Jules.

Jules mengatakan sejauh ini, pihak kepolisian tidak mentolerir adanya joki dan permainan dalam proses seleksi.

"Sejauh ini kita tidak pernah mentolerir adanya joki dan permainan dalam proses sekeksi serta praktek terselubung lain. Kita berharap penyelenggara menerapkan prinsip transparansi. Jadi kalau ada praktek terkait dengan perjokian kita akan berantas," lanjut mantan Kapolres Manggarai Barat ini.

Namun, Jules menyampaikan bahwa perlu dipertegas juga implementasi di tingkat bawah, bagaimana penyelenggara menerjemahkan MoU yang diteken oleh pimpinan kementerian dan Mabes Polri itu.

"Kita dukung kebijakan itu, sekarang implementasinya harus ditanyakan di penyelenggara, bagaimana itu di tindaklanjuti dengan kita. Tetapi terkait langkah teknis, itu akan dikaksanakan tapi tidak untuk dipublikasikan," ungkap perwira dengan tiga melati di pundak ini.

Diberitakan, Menteri Syarifuddin dan Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian meneken MoU terkait pelaksanaan Seleksi CPNS 2018.
MoU terkait persiapan pelaksanaan pengamanan dan penegakkan hukum dalam rangka seleksi CPNS tahun 2018 tersebut diteken di Kantor Kementerian PAN RB pada Jumad (28/9/2018).

Selain dengan Polri, Kementerian PANRB juga melakukan MoU dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dalam MoU tersebut tertuang point Polri mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pertukaran data dan/informasi yang diperlukan kepada para pihak, memberikan bantuan pengamanan dalam pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018, melaksanakan penegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018, serta menyiapkan pakta integritas bagi petugas dari Polri dalam rangka pengananan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018.

Tahap pendaftaran CPNS telah dibuka sejak 26 september 2018. Diharapkan pelaksanaannya berlangsung aman, transparan dan bersih dari praktek KKN. (*)