Massa Aksi Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden di NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Reaksi penolakan terhadap rencana deklarasi #2019GantiPresiden menyeruak di NTT. Pada Senin (24/9/2018) siang, sejumlah massa aksi mendatangi Mapolda NTT di Jalan Soeharto Kelurahan Naikoten Kota Kupang, Provinsi NTT.

Dikawal ketat petugas polisi dari Polda NTT, mereka menggelar mimbar untuk menyampaikan suara terkait pemilu damai 2019 di Nusa Terindah Toleransi ini.

Masa aksi bersama yang berasal dari komunitas Juang Relawan Jokowi NTT itu menyampaikan sikap menolak deklarasi #2019GantiPresiden di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Baca: Novianti Siap Jadi Pelopor Keselamatan Berlalulintas di TTU

Mereka juga meminta lembaga kepolisian di wilayah NTT untuk tidak memberikan izin dilaksanakannya kegiatan deklarasi itu di wilayah provinsi kepulauan ini.

Menurut John Richardo, Ketua Umum Rumah Jokowi NTT yang pada kesempatan itu berorasi, benturan dan konflik horizontal yang terjadi di beberapa daerah lain menjadi parameter bagi masyarakat NTT, bahwa kegitan #2019GantiPresiden merupakan kegiatan yang menggangu ketenteraman dan keamanan masyarakat.

Baca: Bupati Titu Eki Mengundurkan Diri, Tugas Pemerintahan Kabupaten Kupang Dipegang Wabup Masneno

"Oleh karena itu, menolak dan tidak member izin untuk deklarasi #2019GantiPresiden di wilayah NTT menjadi solusi terbaik untuk mencegah benturan dan konflik di tengah masyarakat NTT," katanya.

Selain itu, aksi bersama yang digawangi oleh BARAJP NTT, Jenggala Center, Poros Jokowi NTT dan Rumah Jokowi NTT itu juga menyampaikan sikap untuk menolak politik SARA, politik uang, kampanye hitam, maupun penyebaran kebencian yang dilakukan oleh pihak-ihak tertentu, yang menggangu keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam proses pemilihan umum.

Aksi bersama Komunitas Juang Relawan Jokowi NTT juga menolak radikalisme yang selalu digerakkan dalam berbagai momentum, apalagi dalam sesi pergerakannya terselip agenda politik kekuasaan tertentu.

"Bagi kami tidak menutup kemungkinan akan dmanfaatkan oleh pihak-pihak lain, terutama kelompok ektrem yang keberadaannya masih kecil, tapi suaranya sangat berisik (noisy minority) untuk menjadikan gerakan radikalisme sebagai jebakan untuk membuat kegaduhan yang bisa memicu konflik horizontal," tegas John yang didampingi Yogi R Bubu, ketua BARAJP NTT; Paulus Vianey Suban, wakil ketua Jenggala Center serta Herman Ola Raya, wakil ketua Poros Jokowi NTT.

Oleh karena itu, mereka menyerukan kepada seluruh elemen dan lapisan masyarakat NTT untuk bersama sama menjaga situasi damai, aman dan kondusif di tengah hidup bermasyarakat selama pemilu 2019 guna mewujudkan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sebelmnya, usai Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Turangga 2018 dan penandatangan deklarasi Pemilu Damai di Lapangan Mapolda NTT pada Kamis (20/9/2018), kepada wartawan, Kapolda NTT Irjen Pol Drs Raja Erizman mengimbau agar jangan sampai deklarasi #2019GantiPresiden dilaksanakan di wilayah Provinsi NTT.

"Kita imbau jangan sampailah dilaksanakan (deklarasi #2019GantiPresiden) di wilayah Provinsi NTT, intinya kita memberikan himbauan-himbauan bahwa ini akan memancing situasi yang tidak bagus, ada pihak-pihak yang mendukung dan kontra, jadi kita saman sama menjaga jangan sampai ini menjadi cikal bakal hal yang tidak diinginkan, karena ini kan masih panjang prosesnya," ungkap jenderal bintang dua ini.

Dengan Deklarasi Damai, ia mengharapkan agar semua elemen, semua stakeholder di wilayah Provinsi NTT bersma-sama menjaga penyelenggaraan Pileg dan Pilpres berjalan lancer.

Pihak Polda, lanjutnya, mengerahkan sebanyak 5.675 personel untuk pengamanan selama proses dan tahapan Pileg dan Pilpres serta ditambah dengan BKO dari TNI sebanyak 2/3 dari jumlah anggota polisi.

"Yang saya pantau sekarang sudah ganti tagarnya, ya mudah-mudahan sampai selesai pelaksaana Pileg dan Pilpres di Provinsi NTT berjalan aman, damai dan lancar," ungkap Raja Erizman. (*)