Polemik Iklan Bendungan Pemerintahan Jokowi Tayang di Bioskop, Kemenkominfo: Tak Akan Dicopot

POS-KUPANG.COM - Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ferdinandus Setu, menegaskan, Kemenkominfo tak akan mencopot iklan di bioskop yang menampilkan keberhasilan pemerintah membangun 65 bendungan.

Meski menimbulkan polemik, menurut dia, Kemenkominfo tetap akan menjalankan tugasnya menyosialisasikan keberhasilan pemerintah kepada masyarakat.

"Ya enggak lah, ngapain dicopot, enggak ada yang salah dari iklan itu. Enggak akan dicopot," kata Ferdinandus kepada Kompas.com, Jumat (14/9/2018).

Ia menyebutkan, penayangan iklan tersebut sesuai kewajiban Kemenkominfo yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015. Oleh karena itu, iklan tersebut akan tetap tayang sampai kontraknya habis.

"Kalau yang bendungan ini, kontraknya sampai 20 September," kata dia.

Kemenkominfo, lanjut Ferdinandus, sudah beberapa kali memasang iklan serupa yang menampilkan keberhasilan pemerintah. Iklan itu tayang di 177 bioskop di 42 daerah pada periode April 2018.

"Iklan sebelumnya sudah ada tol laut, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, di bioskop juga," kata dia.

Namun, saat ditanya berapa anggaran yang dihabiskan Kemenkominfo untuk memasang iklan-iklan tersebut, Ferdinandinandus enggan menyebutkannya. "Saya sih gak hafal kalau anggaran," ujar dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, penayangan iklan kinerja pemerintah di bioskop menimbulkan reaksi dari publik. Di media sosial Twitter, para netizen memprotes penayangan iklan itu karena dianggap bagian dari kampanye Joko Widodo yang kembali maju dalam Pemilihan Presiden 2019.

Bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto, Sandiaga Uno tak setuju iklan pencapaian pemerintah Jokowi dipasang di bioskop.

Sebab, tutur dia, datangnya orang ke bioskop bukan lihat video iklan seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi.

"Kalau saya, saya akan bilang sama tim kampanye saya jangan menaruh iklan di bioskop," ujarnya di Jakarta, Jumat (14/9/2018).

"Karena apa? Karena orang datang ke bioskop itu ingin nonton film, begitu ada iklan, eh sebel begitu," sambung dia.

Meski begitu, Sandiaga yang punya pengalaman duduk di pemerintahan DKI Jakarta sebagai wakil gubenur mengatakan, anggaran untuk sosialisasi kinerja pemerintahan memang ada. Namun, penempatan iklan perlu cermat.

Sebab, kata dia, di tengah proses menuju pemilu, iklan pemerintah bisa saja dianggap bagian dari kampanye oleh masyarakat.